Mataram (Inside Lombok) – Bawaslu NTB bersama jajaran mengunjungi tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur NTB yang maju pada Pilkada 2024. Seluruh paslon diminta ikut serta melakukan pencegahan pelanggaran dan melaksanakan kampanye damai selama berlangsungnya masa kampanye.
Pelaksanaan kampanye berlangsung terhitung sejak Rabu 25 September – 23 November 2024. Mengingat pada 23 September 2024 sudah dilakukan pengambilan nomor urut pasangan calon dan kampanye dimulai hari ini (25/9) tentunya dengan peraturan KPU tentang kampanye dan dapat dipedomani dengan baik dan melaksanakan kampanye dengan damai.
“Bawaslu menekankan pentingnya pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan peraturan berlaku. Salah satu poin utama adalah larangan-larangan dalam kampanye, termasuk penggunaan melibatkan ASN, TNI, Polri dan pihak lain yang dilarang oleh undang-undang,” ujar Ketua Bawaslu NTB, Itratip, Rabu (25/9).
Kemudian, politik uang, politisasi SARA, dan menyebar hoaks dan kampanye negatif di media sosial. Selain itu, bagaimana pengelolaan dana kampanye juga menjadi perhatian penting, dengan harapan bahwa semua pasangan calon dapat mengelola dana kampanye secara transparan dan sesuai dengan ketentuan.
“Harapan kita semua selama masa kampanye ini tidak ada pelanggaran, kita sering suarakan untuk cegah bersama, dan peran pasangan calon sangat penting untuk berkomitmen berkampanye dengan damai,” terangnya.
Ditambahkan, Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri mengatakan Bawaslu NTB menyerahkan surat imbauan kepada tiga pasangan calon tentang pelaksanaan kampanye dan pengelolaan dana kampanye. Imbauan tersebut diberikan untuk mengingatkan kembali pasangan calon ketentuan dan larangan kampanye yang harus dipatuhi.
“Pemilu kemarin kami juga melakukan kunjungan ke semua parpol peserta pemilu, menyampaikan langsung imbauan dan komitmen kampanye damai, dan ini kami lakukan kembali sebagai langkah proaktif Bawaslu merangkul langsung peserta pemilihan dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas,” ungkapnya.
Bawaslu NTB berharap seluruh pasangan calon dapat turut serta menciptakan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Sebagai wujud komitmen bersama, Bawaslu dan para pasangan calon melakukan penandatangan pakta integritas.
“Kami berharap dengan penandatanganan pakta integritas ini, para pasangan calon dapat semakin berkomitmen dan menyadari tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas demokrasi di NTB,” demikian. (dpi)
