Mataram (Inside Lombok) – Tes urine yang dilakukan DPRD NTB disambut baik para anggota. Bahkan sejumlah anggota dewan meminta agar tes urine bisa dilaksanakan sebanyak 10 kali selama masa jabatannya sebagai wakil rakyat.
“Ini bagus menurut saya, dan tadi saya sudah,” kata Anggota DPRD NTB, Hamdan Kasim, Senin (20/1) siang. Ia menyarankan agar pelaksanaan tes urine ini bisa dilakukan secara berkala. Artinya, tidak saja sekali ini saja melainkan bisa sampai 10 kali selama mengemban jabatan sebagai wakil rakyat. “Kalau saya mendorong supaya periodik. Kalau setahun itu dua kali lah minimal. Sekali enam bulan itu tes urin,” katanya.
Menurut Hamdan, pemeriksaan penyalahgunaan narkoba lebih baik menggunakan rambut. Karena jika menggunakan urine, bekas pemakaian obat-obatan disebut bisa cepat hilang. “Yang lebih akurat itu dan durasi itu rambut. Kalau saya mendorong ke depan itu tes rambut sekalian. Tidak hanya tes urine,” katanya.
Ia juga meminta agar pemeriksaan ini tidak saja di DPRD NTB melainkan secara menyeluruh di semua instansi baik tingkat daerah maupun vertikal. Sehingga penyalahgunaan narkoba bisa lebih cepat terdeteksi. “Harus di semua instansi di provinsi tes urine tanpa direncanakan. Dibikin saja mendadak seperti ini. supaya tidak ada persiapan-persiapan,” ujarnya.
Sementara untuk anggota DPRD NTB yang tidak hadir, ia memastikan akan tetap menjalani pemeriksaan. Hamdan memastikan dirinya negatif penyalahgunaan narkoba. “Kecuali ada yang mengkonsumsi obat berdasarkan resep dokter. Bisa saja positif tapi itu bisa ketahuan,” katanya.
Untuk anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba, dia meminta tidak hanya rehabilitasi melainkan harus ada sanksi kepada anggota. “Jangan hanya rehab tapi ada sanksi sesuai aturan. Karena kalau rehab tidak akan memberikan efek jera,” tegasnya.
Sementara itu, anggota yang lain Sitti Ari juga menyambut baik tes urin yang digelar Senin (20/1) siang ini. “Ini hal yang positif dan ini bermula dari diri kita sendiri,” katanya.
Karena penyalahgunaan narkoba ini kata Ari sudah sampai tingkat dusun. Sehingga pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan dengan maksimal. Tes urin di kalangan DPRD NTB, untuk memastikan bahwa wakil rakyat bisa menjadi contoh. “Kami dari DPRD yang memulai tes urin dan kami tidak tahu sama sekali. Makanya kami kaget semua,” katanya.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, anggota DPRD NTB dari kaum perempuan dinyatakan negative. “Perempuan semua negative. Kita juga minta instansi yang lain juga harus tes urin,” katanya. (azm)
