Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah tengah mengubah berbagai kebijakan, antara lain terkait nelayan. Menyikapi hal itu, DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) NTB memastikan agar hak-hak para nelayan bisa terpenuhi dan mengorganisir masyarakat pesisir.
Ketua DPD HNSI Provinsi NTB, Muslim mengatakan pihaknya juga ikut berperan membantu memudahkan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dan usaha perikanan yang lebih baik. Di tengah perubahan regulasi yang sering terjadi, dalam konteks kuota penangkapan ikan dan perikanan yang terukur, HNSI berperan penting dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan.
“HNSI akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pelayanan hak-hak publik terkait kegiatan usaha dan aktivitas penangkapan ikan di masa depan,” ujar Muslim usai rapat kerja daerah, Senin (26/2).
Belum optimalnya kontribusi PDRB sektor perikanan serta produktivitas dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan juga turut jadi perhatian. Termasuk soal destructive fishing, overfishing dan perizinan usaha perikanan.
“Kita ingin ada harmonisasi kebijakan dari pusat hingga daerah. Ini yang akan kami suarakan ke pusat. Misalnya soal pengelolaan sumberdaya alam yang kewenangannya di daerah 0-12 mil laut. Jangan semua diatur oleh pusat, diambil oleh pusat. Harus proporsional hasil sumber daya alam di daerah dan pusat,” terangnya.
Apalagi jika dalam jangka panjang semua hasil kegiatan sumber daya alam yang kewenangannya di daerah hanya diangkut oleh pusat, partisipasi daerah dan masyarakat pesisir bisa menjadi apatis. “Karena itu, penting untuk memastikan proporsionalitas sistem bagi hasil bagi pemerintah pusat daerah, dan masyarakat pesisir untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” jelasnya.
Ditambahkan Dr. Lukman Malanuang dari DPP HNSI mengatakan agar HNSI tetap berperan aktif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. HNSI melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan secara pentahelix. Unsur tersebut diantaranya, akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, media massa, keterwakilan perempuan dan generasi millennial atau Gen Z.
“Jangan sampai HNSI aktifnya hanya saat Munas, atau saat Raker. Organisasi ini harus tetap aktif untuk mengorganisir dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir,” ujarnya. (dpi)
