Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB akan meluncurkan Program Desa Berdaya pada 16 Desember 2025 di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Acara yang digelar sehari sebelum HUT ke-67 NTB itu akan dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Program ini menargetkan pemutakhiran data dan penguatan ekonomi keluarga miskin ekstrem melalui pendampingan terstruktur.
Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, mengatakan launching akan berlangsung di lapangan Desa Ungga. Sebanyak 144 pendamping telah disiapkan untuk mendampingi warga sasaran di 40 desa tahap pertama setelah sebelumnya mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis. Ia menyebut tugas awal pendamping mencakup verifikasi dan validasi data by name, by address sesuai data BPS dalam DTSEN serta desil 1 dan desil 2.
Pemadanan data dilakukan agar intervensi tepat sasaran, dengan setiap pendamping menangani sekitar 50 kepala keluarga. Selain memperbarui data, pendamping juga wajib mengidentifikasi potensi ekonomi desa dan memetakan minat usaha keluarga sasaran. “Pendamping akan membantu membuat rencana usaha warga. Mulai estimasi biaya, kemampuan pengelolaan, peluang pemasaran hingga kelayakan usaha itu untuk berkelanjutan,” jelas Hamdi.
Hamdi menuturkan keluarga penerima manfaat akan diarahkan memiliki minimal dua sumber mata pencaharian guna memperkuat ketahanan ekonomi. Jika usaha dinilai layak, pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa transfer aset produktif sesuai rekomendasi jenis usaha. Untuk Desa Ungga sebagai lokasi launching, potensi yang disiapkan mencakup sektor kerajinan, peternakan, dan pertanian.
Saat ini Pemprov NTB tengah memfinalisasi kerja sama dengan BPS, termasuk penandatanganan MoU pemanfaatan data serta penugasan pendamping di masing-masing dusun sasaran. Pendamping akan mengacu pada 39 indikator kemiskinan dalam menilai kelayakan penerima intervensi. “Setelah launching, pendamping langsung bekerja di lapangan,” tegas Hamdi.
Seluruh data hasil pendampingan akan terintegrasi ke sistem BPS sebelum penetapan keluarga miskin ekstrem yang menerima intervensi dan program pendampingan.
