Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB pada Kamis, 19 Juni 2025. Opini WTP yang diterima tahun ini menjadi yang ke-14 secara berturut-turut sejak tahun 2011. LHP atas LKPD 2024 diserahkan langsung oleh Ketua Komite I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama jajaran Forkopimda.
Dalam sambutannya, Nyoman menyampaikan penghargaan atas keseriusan Pemprov NTB dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang baik dan terstruktur di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal.
“Kami memberikan apresiasi terhadap pendekatan yang diambil Gubernur NTB, yang tidak terburu-buru mengejar pencapaian, melainkan lebih dulu membenahi pondasi tata kelola, baik dari sisi keuangan, aset, kelembagaan, maupun SDM,” ujar Nyoman.
Ia menekankan bahwa banyak daerah yang terjebak pada pencapaian instan, namun tanpa landasan kuat. Alhasil, keberhasilan yang diraih tidak dapat bertahan lama. “Ini yang sering kali diabaikan oleh para kepala daerah. Maju terlalu cepat tanpa pondasi yang kokoh justru bisa membuat sistem runtuh di tengah jalan,” katanya menambahkan.
Nyoman juga menegaskan bahwa BPK RI siap memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah yang secara serius berupaya membenahi tata kelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Hal ini dinilai penting agar belanja daerah benar-benar berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan.
“BPK akan selalu mendukung langkah pembenahan yang sungguh-sungguh dari para kepala daerah, termasuk yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi NTB,” ungkapnya. Selain LHP, BPK RI juga menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja keuangan daerah.
“Terkait tindak lanjut atas rekomendasi yang kami berikan, NTB telah menindaklanjuti sebanyak 76,70 persen, angka ini melampaui target nasional sebesar 75 persen. Ini sangat membanggakan,” puji Nyoman.
Menanggapi hasil tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan transparan. Ia menegaskan bahwa pihaknya menerima sepenuhnya hasil audit tersebut. “Atas nama Pemprov NTB, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang kredibel,” kata Iqbal.
Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI. Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan merupakan langkah penting demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB. “Kami juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD NTB atas dukungan dan pengawasan yang selama ini dilakukan. Setiap rupiah dari uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Semoga upaya kolektif kita dalam memperbaiki tata kelola ini bisa membawa NTB menuju kemakmuran yang berkelanjutan,” tutup Iqbal. (gil)
