Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada Bulog, termasuk di NTB, untuk memberhentikan sementara program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kebijakan ini dinilai tidak akan menguntungkan masyarakat. Asisten II Setda NTB, Fathul Gani mengatakan bahwa alasan Bulog sangat jelas, yaitu salah satunya menjaga harga gabah di kalangan petani.
Lebih lanjut, apabila dalam masa pelaksanaannya terjadi fluktuasi harga beras yang begitu jauh dari sebelumnya, maka itu adalah bahan bagi Pemprov NTB untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap program itu di daerah. “Sehingga, konsumen tidak akan keberatan dan petani tetap senyum,” kata Fathul, Rabu, (12/2).
Kendati demikian, kebijakan penghentian sementara program SPHP dinilai tumpang tindih. Sebab, mesti menunggu terlebih dahulu keluhan petani dan masyarakat. Fathul membantah bahwa kebijakan itu tumpang tindih. Terlebih, penghentian sementara itu adalah kebijakan yang ingin dilihat terlebih dahulu dampaknya. “Karena, kebijakan ini tetap akan diselingi dengan agenda pasar murah,” ujar Fathul.
Bulog resmi menghentikan program SPHP setelah evaluasi terhadap kondisi pasar dan pasokan pangan yang semakin stabil. Program yang telah berjalan selama beberapa tahun ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan, terutama beras, gula, dan minyak goreng, di tengah fluktuasi pasokan yang kerap terjadi. Pihak Bulog menyatakan bahwa penghentian ini dilatarbelakangi oleh perbaikan kondisi pasar yang menunjukkan tanda-tanda kestabilan, sehingga kebutuhan akan program tersebut sudah tidak terlalu mendesak.
Meskipun program SPHP dihentikan, Bulog menegaskan bahwa mereka akan terus memantau kondisi pasar dan siap mengambil langkah-langkah antisipatif jika terjadi lonjakan harga atau kelangkaan pasokan. Pihak pemerintah daerah juga diminta untuk memperkuat sistem distribusi pangan di tingkat lokal guna menghindari potensi gangguan pasar yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan pengakhiran program ini, Bulog berharap dapat lebih fokus pada upaya lain yang mendukung ketahanan pangan jangka panjang di NTB.
Lebih lanjut, Fathul memastikan bahwa persediaan dan penyaluran beras untuk NTB selama Ramadan akan aman dan terkendali. “Bahkan, dalam tiga hingga empat bulan ke depan, stok pangan NTB masihlah aman,” tandas Fathul. (gil)
