Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB menyoroti rendahnya rasio kepatuhan pajak di daerah yang masih jauh dari target yang diharapkan. Meskipun potensi ekonomi NTB sangat besar, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, sangat berharap ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Di mana rasio kepatuhan pajak di NTB masih sangat rendah. Dari sekitar 82 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya sekitar 2 juta di antaranya yang menunaikan kewajiban pajaknya. “Rasio yang disampaikan kepada DJP Nusra masih jauh sekali dari harapan kita,” ujarnya, Selasa (5/8).
Rendahnya angka ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov NTB terus mendorong sejumlah asosiasi dan wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Upaya ini tidak hanya untuk memenuhi target, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. “Meskipun rasio kepatuhan masih rendah, tetapi dapat dilihat antusiasme masyarakat meningkat, dari beberapa program yang kami jalankan seperti gebyar pajak,” tuturnya.
Lebih lanjut, kegiatan semacam diyakini ini dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Untuk mencapai target yang lebih baik, Indah juga mengajak peran serta media. Kolaborasi antara pemerintah dan media dinilai sangat penting dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk lebih taat pajak. “Teman-teman media bisa ikut membantu menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan bersama ini untuk meningkatkan target dan capaian pajak,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Nusa Tenggara, Samon Jaya, menyebutkan bahwa penerimaan pajak di NTB hingga saat ini masih belum sesuai target dan berada di angka minus. Indah menjelaskan bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak di seluruh NTB masih didominasi oleh belanja dan kegiatan pemerintah. “Penerimaan pajak kita masih belum bagus. Kontribusi terbesarnya NTB adalah belanja pemerintah. Kita tau, pemerintah kita di enam bulan pertama ada efisiensi dan itu kena,” ujarnya.
Meski begitu, ia tidak kehabisan akal agar wajib pajak di NTB semakin meningkat. Salah satunya dengan terus menggali potensi-potensi lain yang bisa meningkatkan penerimaan pajak. Dengan langkah strategis dan dukungan semua pihak, diharapkan penerimaan pajak di NTB dapat meningkat dan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah. (dpi)
