Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kini mengubah pendekatan dalam penanganan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa isu pekerja migran tidak bisa ditangani secara sepihak, melainkan memerlukan keterlibatan banyak pihak.
“Tidak mungkin mengurusi isu pekerja migran tanpa kolaborasi lintas sektor. Sekarang, pendekatan kami berubah. Kami lebih dulu mencari peluang kerja di luar negeri, baru kemudian menyiapkan sumber daya manusia di daerah agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja tersebut,” jelas Iqbal usai meresmikan Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia di Kantor BP3TKI Mataram, Kamis (19/6).
Menurutnya, sejumlah negara telah menyampaikan permintaan tenaga kerja asal NTB. Menyikapi hal itu, Pemprov mulai menyusun pelatihan dan pembekalan kepada calon pekerja migran berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan negara tujuan. Selain pelatihan teknis, Pemprov NTB juga mempertimbangkan penguatan pendidikan dasar bagi generasi muda, terutama di wilayah yang selama ini menjadi kantong pengirim PMI.
Gagasan tersebut mencakup penambahan muatan pengetahuan dasar yang relevan dengan dunia kerja internasional. “Kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini, khususnya kepada siswa di daerah-daerah yang banyak mengirim pekerja migran. Tapi tentu hal ini perlu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kota dan kabupaten, karena jenjang SD dan SMP berada dalam kewenangan mereka,” ujarnya.
Meski demikian, Iqbal menegaskan bahwa pendidikan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendorong siswa menjadi PMI, melainkan memberi mereka bekal dan pilihan. “Keputusan menjadi pekerja migran atau tidak, tetap kami serahkan kepada individu masing-masing. Tapi kami ingin memastikan mereka tidak berangkat tanpa pengetahuan dasar, seperti yang selama ini kerap terjadi,” pungkasnya. (gil)
