Mataram (Inside Lombok)- Peran pengusaha lokal di NTB untuk membangun daerah menjadi prioritas Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat ini. Jika Pemerintah bisa memberikan ruang khusus untuk investor dari luar daerah, maka pengusaha lokal justru layak mendapatkan ruang khusus yang lebih dari daerah lain. Mengingat, banyak pengusaha lokal di NTB mempunyai peluang dan potensi yang mampu bersaing bahkan di kancah nasional.
Untuk itu, para pengusaha lokal ini didorong untuk bisa naik kelas, tidak terbatas di dalam daerah saja, tetapi ke tingkat nasional bila perlu. Salah satu contohnya, yakni pengusaha di provinsi Sulawesi Selatan yang mampu mengembangkan usaha besarnya seperti Bosowa. “Hal ini juga bisa terjadi di NTB. Kita ini belum menghasilkan pengusaha lokal yang bisa menembus kelas nasional. Potensi itu ada, contoh saja, jalan-jalan berkualitas nasional dibangun di beberapa wilayah NTB, itu dikerjakan oleh pengusaha lokal,” ujarnya, Senin (4/8).
Saat ini, pihaknya sudah menjalin komunikasi pribadi dengan sejumlah pengusaha lokal yang ada di NTB. Bahkan, pihaknya juga akan memfasilitasi penuhi keikutsertaan mereka dalam pembangunan NTB, baik dari sisi regulasi, kolaborasi, hingga insentif yang memungkinkan. “Kita akan fasilitasi semua, termasuk insentif. Kalau investor asing dan nasional kita beri insentif, masa pengusaha lokal tidak,” ungkapnya.
Saat ini pemprov NTB tengah mengumpulkan data para pembayar pajak terbesar di wilayah tersebut melalui Kantor Pajak. Dari data tersebut, nantinya akan menjadi dasar untuk mengajak pengusaha lokal berdialog dan menggali kebutuhan insentif secara langsung. “Pengusaha lokal adalah pihak paling memahami anatomi perekonomian NTB. Mereka tahu betul di mana harus berkontribusi dan bagaimana menyelesaikan persoalan lokal,” katanya.
Lebih lanjut, pengusaha lokal sangat inklusif dan mampu merangkul lintas komunitas dan kepentingan. Hal ini yang jarang dimiliki daerah lain. Kendati demikian, masih banyak dari pengusaha lokal belum mendapatkan perhatian lantaran tidak berasal dari sektor yang bersentuhan langsung dengan proyek pemerintah. “Pengusaha lokal kita ini bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan secara mandiri. Mereka ini sangat berpotensi,” katanya.
Dalam hal ini peran pemerintah daerah adalah sebagai orkestrator, bukan pelaku utama. Pemerintah bertugas menyelaraskan peran, memberikan insentif, dan memperjuangkan kebutuhan yang berada di luar kewenangan daerah ke pemerintah pusat. Ke depannya Pemprov NTB berencana menggelar forum atau pertemuan khusus dengan para pelaku usaha lokal. “Tujuannya untuk merumuskan bentuk dukungan konkret, termasuk model insentif yang paling mereka butuhkan. Dengan semangat kolaboratif ini, pengusaha lokal tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga motor utama kemajuan ekonomi NTB ke depan,” imbuhnya. (dpi)
