31.5 C
Mataram
Minggu, 24 November 2024
BerandaDaerahNTBPilkada 2024, Bakesbangpoldagri Antisipasi Politik Uang

Pilkada 2024, Bakesbangpoldagri Antisipasi Politik Uang

Mataram (Inside Lombok) – Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB mulai melakukan antisipasi terhadap potensi kerawanan pada pilkada 2024 ini. Salah satu potensi kerawanan yang kerap terjadi yaitu politik uang. Pasalnya, praktek curang itu disebut sudah mulai terang-terangan dilakukan.

Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Ruslan Abdul Gani mengatakan politik uang ini sudah semakin masif. “Saya sendiri sudah koordinasi secara langsung datang ke KPU, Bawaslu dan TNI/Polri. Yang perlu kita antisipasi itu politik uang itu. Kalau dulu istilahnya serangan fajar sekarang itu dhuha. Bahkan terang-terangan tunggu dekat TPS,” katanya.

Antisipasi yang dilakukan untuk mengantisipasi serangan duha ini yaitu dengan memaksimalkan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan langsung menyasar kepada pemilih. “Kami sudah sosialisasi ke kabupaten yang paling ujung. Jangan karena uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu dia akan menggadaikan lima tahun. Partisipasi pemilih juga jangan sampai tidak mau memilih,” katanya.

Selain politik uang, peredaran uang palsu menjadi hal yang sangat diantisipasi pada momentum pilkada ini. Karena peredaran uang palsu disebut cukup masif ketika akan moment pemilihan. “Itu masif dan setiap tahun. Itu masif jelang pilkada,” ujarnya.

Ia menambahkan, politik identitas menjadi potensi kerawanan yang cukup masif pada saat pilkada. Berbeda halnya pada saat pileg atau pilpres yang tidak terlalu masif. “Politik yang mengatasnamakan identitas. Karena itu sangat kental nuansanya kalau kita bandingkan dengan pilpres. Karena itu lebih menonjol. Kalau pilkada ini akan lebih kenceng,” ucapnya.

Ruslan belum bisa menyebutkan kawasan zona merah pada pilkada tahun ini. Karena kata dia masih dalam tahap pemetaan. Namun untuk meminimalisir zona merah ini, TNI/Polri sudah mulai melakukan antisipasi.

Netralitas kata Ruslan bukan saja ditekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) melainkan juga para aparat TNI/Polri. “Ini kan berbeda netralitasnya. ASN boleh memilih dan TNI/Polri tidak boleh memilih,” katanya. (azm)

- Advertisement -

- Advertisement -

Berita Populer