Mataram (Inside Lombok) – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal sepuluh hari lagi. Sebanyak 7.629 orang personel TNI-Polri pun akan ditempatkan di 16 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di NTB untuk melakukan pengamanan.
Nantinya untuk droping personel akan dilakukan pada H-2 sebelum pelaksanaan pemilu di TPS. Kapolda NTB, Irjen Pol Raden Umar Faroq menilai kerawanan pemilu mendatang lebih diakibatkan dengan pola pikir pemahaman masyarakat dengan petugas pemungutan suara, mulai dari teknis pencoblosan hingga proses perhitungan surat suara.
Dengan pemahaman dan pembekalan kepada KPPS termasuk juga kepada warga masyarakat tata cara mencoblos, kemudian KPPS juga sudah dibekali oleh KPU mengenai teknis penyelenggaraan di TPS. “Dari pihak kepolisian, hanya sifatnya membantu kelancaraan. Apabila ada gangguan ya kita harapkan gangguan itu biasaya kekurang pahamanan antara pengguna hak suara dengan petugas-petugas yang ada di lapangan,” ujar Umar, Senin (5/2).
Pihaknya pun optimis, pemungutan suara nanti akan berlangsung lancar dan damai, dikarenakan petugas KPPS telah diberikan pembekalan dan pelatihan dalam proses pemungutan suara. Secara teknis sudah diatur sebaik mungkin oleh KPU selaku penyelenggara memberikan sosialisasi pelatihan-pelatihan kepada KPPS supaya penyelenggaraan pencoblosan berlangsung lancar.
“Paling rawan itu, pada saat perhitungan di DPRD kabupaten, karena apa, karena warga masyarakat sudah mengenal orangnya, dan yang dipilih juga sudah mengenal orang-orang akan yang memilih , ini adalah potensi kerawanan itu besar,” terangnya.
Untuk mengamankan dan mengantisipasi kerawanan konflik saat pemungutan suara, polda NTB telah membuat Command Center, untuk memantau langsung jalanya pesat demokrasi tersebut, jika ada gangguan, maka dengan sigap personil akan melakukan pengamanan ketat di TPS. (dpi)
