Mataram (Inside Lombok) – Nusra Institute merupakan lembaga nirlaba yang berdiri sejak tanggal 16 Desember 2010 di Mataram. Nusra Institute konsen melakukan kajian-kajian anggaran, kebijakan publik dan survei.
Lembaga Nusra Institute didirikan oleh pentolan-pentolan aktivis KAMMI NTB saat itu, Lalu Pahrurrozi, Sunandar, Mawardi, dan Suhaidi. Kegiatan unggulannya adalah sekolah anggaran dan mengkaji isu-isu strategis dan kebijakan publik.
Direktur Nusra Institute, M Roby Satriawan mengatakan bagi kader-kader KAMMI saat itu, Nusra adalah kampus keduanya, bahkan menjadi sekretariat dan lokasi kegiatan syuro dan diskusi pengkajian isu, bedah anggaran APBD, dan kegiatan sosial lainnya.
“Selain fokus pada kebijakan publik, Nusra Institute juga aktif melakukan survei persepsi publik dan survei partisipasi publik pada pemilu baik legislatif maupun pemilukada,” jelas Roby dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2024).
Dikatakan Roby, setelah beberapa periode kepengurusan kurang aktif karena Direktur Nusra menjadi Ketua partai akhirnya dilakukanlah reshuffle kepengurusan tahun 2022. Kemudian ditunjuk M. Roby Satriawan menjadi direktur Nusra Institute sampai saat ini.
Pada pengurusan baru tersebut, dominasi Alumni KAMMI masih terlihat, nama Junardi salah satunya, kendati sekarang menjabat sebagai Ketua BAPILU Partai Gelora yang membuatnya tidak aktif lagi, tercatat selama Ia menjabat sebagai Ketua Bidang Sosial Masyarakat Pengurus Pusat KAMMI menjadi salah satu peneliti aktif di Nusra Institute apalagi waktu itu Ia menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan jurusan Magister Komunikasi Pembangunan.
Tunas-tunas peneliti baru juga bermunculan, Ahmad Saripudin Nur yang akrab disapa Arie SN juga aktif di Nusra sebagai peneliti, selain pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI NTB 2021-2023 sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Mataram, nama lain yang juga aktif sebagai peneliti adalah Sahrul, salah satu pentolan KAMMI UIN Mataram tahun 2022 yang telah menamatkan studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Mataram dan sederet nama profesional lainnya.
Profil Roby Satriawan
Muhamad Roby Satriawan merupakan pemuda kelahiran Praya, 11 November 1991 merupakan Ketua PW KAMMI NTB Periode 2015-2017. Saat mahasiswa ia pernah menjadi Co.AS Lab IPA dan membawa harum jurusan Tadris IPA dengan menjadi juara 1 Karya Tulis Ilmiyah tingkat universitas.
Selain itu dia juga pernah aktif di BEM Fakultas Tarbiyah dan Menjadi Ketua KAMMI IAIN Mataram 2 Periode berturut-turut. Keberhasilan kepemimpinan di tingkat komisariat membuatnya dipercaya menjadi Ketua PW KAMMI NTB yang membentuk 3 Pengurus Daerah (PD) KAMMI Se-NTB.
Sejak mahasiswa Roby sering ikut menjadi enumerator di berbagai lembaga survei, antara lain Nustra Institut, Median, dan Surveyor Indonesia (SI). Pengalamannya dalam melakukan pengumpulan data dilapangkan membuatnya faham cara kerja enumerator dilapangkan sehingga hal-hal menjadi kelemahan dapat dimitigasi dan dikontrol secara ketat.
Penarikan data oleh enumerator Nusra Institute sangatlah ketat dibanding dengan lembaga lainnya, input data dengan aplikasi, tag koordinat lokasi survei, bahkan foto gps dokumentasi wawancara wajib dilakukan. Selain itu juga saat pengumpulan hasil juga dilakukan verifikasi ulang terhadap hasil temuan data di lokasi terpilih.
Dalam 2 tahun terakhir Nusra Institute sudah merilis 6 hasil survei yaitu 3 hasil survei pemilu legislatif dan 3 pemilukada dengan hasil proyeksi 100 persen mendekati faktual. Antara lain:
- Survei Pemilu Legislatif DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok dengan proyeksi (7 dari 8 Parpol atau 87 persen sesuai) 1 parpol dalam MoE tidak dapat disimpulkan.
- Survei Pemilu Legislatif DPRD Provinsi NTB Dapil Kota Mataram dengan proyeksi (5 dari 5 Parpol atau 100 persen sesuai)
- Quick Count Pemilu Legislatif DPRD Kota Mataram dengan proyeksi (5 dari 5 Parpol atau 100 persen sesuai) dan (3 dari 5 calon sesui, 2 calon dalam batas MoE dan faktanya selisih tipis)
Adapun dalam survei pemilu kepala daerah masih dalam proses sehingga jadinya akan dapat dibuktikan setelah tanggal 27 November 2024. Kredibilitas lembaga survei akan diuji nanti setelah pencoblosan, jika hasil tidak sesuai tentu akan menjadi catatan buruk bagi lembaga itu sendiri. (r)
