Mataram (Inside Lombok) – Usai pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun 2024, tes urine kepada semua anggota DPRD langsung dilakukan. Tes urine ini merupakan usulan salah seorang anggota DPRD NTB beberapa waktu lalu sebagai salah satu langkah mencegah penyalahgunaan di kalangan wakil rakyat.
Dari 65 anggota DPRD NTB, sebanyak 50 orang anggota yang hadir berdasarkan absensi yang ada. Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda saat membuka sidang paripurna langsung mengumumkan pemeriksaan urine. Semua anggota DPRD NTB dan juga kepala OPD yang hadir untuk tidak meninggalkan ruang sidang hingga tes urine dilakukan. “Semua anggota dewan yang hadir, termasuk pak Pj. Gubernur dan saya juga,” katanya.
Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diwakilkan diperkenankan untuk bisa meninggalkan ruang sidang. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya lembaga legislatif untuk memastikan tidak ada anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba. “Tidak boleh keluar termasuk kepala OPD yang hadir. Pintu masuk dikunci dan dijaga oleh satpam,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi NTB, Bigjen Pol Marjuki mengatakan pemeriksaan tes urine merupakan salah cara BNN dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan di NTB berdasarkan data yang ada berada pada posisi 1,73 persen.
“Manakala penduduk kita 5,6 juta dan penduduk yang berusia 15-64 tahun makan 70 persen berjumlah 3,7 juta. Sehingga jika prevalensinya 1,73 persen artinya sebanyak 64.123 jiwa penduduk kita pernah terlibat penyalahgunaan. Banyak sekali,” katanya.
Fenomena penyalahguna ini seperti gunung es atau yang nampak di permukaan hanya sedikit. Dengan kasus tersebut, BNN Provinsi NTB mengajak seluruh pihak untuk terlibat P4GN. “Kita akan lakukan penyuluhan kepada pelajar dan masyarakat. Akan kita kawal terutama pelajar ini yang akan mengisi generasi emas pada tahun 2045,” katanya.
Tes urin tidak hanya dikalangan DPRD NTB melainkan juga semua lembaga baik tingkat pemda maupun vertikal yang ada di Provinsi NTB. Hal ini sebagai contoh bawa P4GN sudah dilakukan dari tingkat atas. “Kami akan melakukan pemberantasan dengan Polda dan unsur-unsur terkait,” katanya. (azm)
