Mataram (Inside Lombok) – Setiap pemilu, penyebaran berita hoax atau bohong rawan terjadi. Sebanyak 50 peserta dari unsur media dan pihak terkait mengikuti sosialisasi dan implementasi peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye, sehingga antisipasi bisa dilakukan lebih dini.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Mataram, Efendi mengatakan pengawasan kampanye pemilu pada tahun 2024 terhadap pengawasan berita bohong atau hoax serta isu-isu negatif. Keterlibatan puluhan dari media dan pihak terkait lainnya diharapkan bisa meminimalisir penyebaran berita bohong kepada masyarakat.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk kita sama-sama menyamakan kesepahaman kita agar semua tahapan berjalan lancar,” katanya Senin (20/11) pagi.
Ia mengatakan, melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 11/2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum pada Pemilu 2024 terhadap pengawasan berita bohong/hoaks serta isu-isu negatif, dapat mewujudkan tujuan bersama yakni pemilu yang berintegritas. “Bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” katanya.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan tiga narasumber terdiri atas perwakilan dari organisasi wartawan yakni dari PWI NTB, pimpinan redaksi dari salah satu media lokal, dan kalangan akademisi dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram Fathulrrijal.
Dalam kesempatan dari kalangan akademisi menyampaikan strategi menangkal gelombang berita bohong dan isu-isu negatif pada tahap kampanye pemilu khusus di era digital.
Perkembangan media sosial yang terjadi saat ini akan berdampak pada penyebaran berita hoax semakin masif. Dengan demikian, keterlibatan media massa sangat penting dalam menyampaikan informasi pemilu dengan tepat.
“Sementara maraknya penyebaran hoaks saat pemilu menjadi masalah serius dalam praktek demokrasi di Indonesia. Karena itulah, media memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyampaikan informasi pemilu secara riil di publik,” katanya. (azm)
