Mataram (Inside Lombok) – Kondisi arus lalu lintas saat ini khususnya dari Narmada ke Lombok Timur sudah mulai padat. Ruas jalan dengan jumlah kendaraan dinilai sudah tidak sesuai sehingga rencana pembangunan port to port dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan sangat penting.
Pembangunan akses transportasi ini tidak saja untuk mempermudah lalu lintas kendaraan melainkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Bahkan distribusi logistik antar dua pelabuhan tersebut bisa lebih cepat.
“Kami di komisi IV sangat mendukung ya. Apalagi sudah ada tahap awal yang dilakukan yaitu pra-FS-nya (feasibility study). Ini menjadi Solusi atas crowded-nya jalan menuju Lombok Timur,” Kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim.
Dengan adanya program ini maka akan ada pembebasan lahan milik warga. Karena rencananya, port to port ini nantinya sepanjang 80 km. Akses tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat melainkan juga oleh para pebisnis. “Kalau ada buka jalan baru maka dampaknya pada peningkatan ekonomi setempat,” katanya.
Dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1,9 triliun untuk pembebasan lahan disebut bisa ditangani. Karena proyek besar sudah banyak diselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemda diminta untuk lebih aktif komunikasi dengan pemerintah agar proyek ini tetap berjalan. “Selain pemerintah pusat punya perhatian terhadap daerah tersebut, tapi itu tidak terlepas dari komunikasi politik kepala daerah,” katanya.
Komunikasi politik kepala daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap realisasi proyek ini. Apalagi saat ini NTB kerap kali menjadi tuan rumah kegiatan internasional. “Bisa dibilang kita ini wajah Indonesia. Karena daerah kita dikenal dengan pariwisata dan apalagi sudah ada sirkuit Mandalika,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah pusat harus memberikan dukungan melalui APBN untuk proyek besar ini. “Alasan pemerintah pusat untuk danai pakai APBN itu sangat layak,” katanya.
Diakuinya, proyek besar ini tidak bisa selesai dalam sekali penganggaran. Komunikasi dengan pemerintah pusat untuk bisa ikut membiayai sangat penting selain itu mendorong adanya investor yang mau ikut bergabung. “Kalau untuk investor saya percaya dengan jaringan yang dimiliki pak Gubernur bisa memikirkan ini dengan baik. Ya ini komunikasi dengan pemerintah pusat juga penting agar bisa lebih cepat selesai,” tegas ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB ini. (azm)
