Mataram (Inside Lombok) – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi menyatakan bahwa meritokrasi mesti jadi pegangan utama dalam mengelola birokrasi untuk pewujudan pemerintahan yang profesional. Bahkan, Gita menyebutkan, meritokrasi adalah sesuatu yang sangat penting.
“Harapannya, segala yang terucapkan, bisa terkawal dan terlaksana dengan baik,” ungkap Gita dalam FGD Strategi Percepatan Implementasi Manajemen ASN Berdasarkan Prinsip Meritokrasi yang digelar BKN di Lombok Barat, Kamis (16/01).
“Walaupun kenyataan di lapangan menunjukkan ada tantangan antara meritokrasi dan political appointee, harus tetap berusaha agar semua berjalan berdasarkan prinsip merit,” tambah Gita.
Gita mendorong instansi pembina kepegawaian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memahami dan mematuhi regulasi yang ada demi mendukung implementasi meritokrasi. “Bagaimana prosesnya, tentu kami akan mengikuti segala regulasi yang telah ditentukan,” terang Gita.
FGD ini merupakan inisiatif strategis BKN untuk mempercepat transformasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi. Langkah tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menginginkan birokrasi profesional dan berkelas dunia. “Melalui kerja sama ini, kami optimis menghadirkan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tandas Gita.
Sementara itu, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, meritokrasi merupakan elemen kunci pengelolaan ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Ia juga menjelaskan bahwa salah satu sasaran pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 adalah terciptanya aparatur sipil negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit. “Karena itu penerapan meritokrasi dalam Reformasi Birokrasi harus segera dilaksanakan,” pungkas Zulfan. (gil)
