Mataram (Inside Lombok) – Pemberangkatan jemaah calon haji tahun ini amburadul. Banyak visa jemaah yang belum keluar hingga jadwal keberangkatan jemaah tiba. DPRD Provinsi NTB merasa kecewa dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB yang dinilai lalai.
“Visa ini kan sangat urgent. Kalau tidak ada visa ya tidak bisa masuk meski sudah ada tiket,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, TGH Patompo Adnan, Selasa (6/5) pagi. Persoalan visa ini disebut karena adanya kelalaian. Jika ada kebijakan baru terkait pelaksanaan ibadah haji, harusnya sudah diantisipasi lebih awal. “Kalau kita melihat ini ada kelalaian,” lanjutnya.
Ia mengatakan persoalan visa seharusnya sudah selesai jauh hari sebelum pemberangkatan. Karena banyak persiapan yang harus dilakukan jemaah termasuk kesehatan fisik. “Kinerja Kemenag ini bisa dibilang buruk ya. Kita berharap ini mereka bisa berangkat atau tidak ya,” katanya.
Masih adanya jemaah yang tidak memiliki visa ini berdampak pada psikologi. Apalagi tradisi masyarakat di Pulau Lombok sebelum keberangkatan sudah membuka ziarah jauh hari. “Dampak psikologisnya tentu ya. Apalagi yang sudah lanjut usia ya. Mereka juga menanggung rasa malu. Kalau secara sosiologi mereka sudah melaksanakan selamatan sampai dua minggu,” katanya.
Kemenag sambungnya harus melakukan antisipasi sebelumnya. Sehingga persoalan visa ini tidak terjadi seperti ini. Apalagi pengurusan dokumentasi para jemaah sudah biasa dilakukan sebelumnya. “Ini kan harus diantisipasi sebelumnya. Apalagi ini bukan dikerjakan tahun ini saja,” ungkapnya.
Jika ada kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi, persoalan visa harus dipastikan keluar sebelum jemaah calon haji berangkat. Seperti puluhan jemaah di Kabupaten Lombok Tengah harus bersabar terpisah dari rombongan karena visa yang belum keluar. “TPHD mungkin yang harus ditukar gitu dan jemaah yang bisa berangkat. Harus ada solusi juga,” katanya. (azm)
