Mataram (Inside Lombok) – Pemprov NTB angkat bicara terkait pelepasan jilbab yang dilakukan Badan pembinaan ideologi pancasila (BPIP) terhadap paskibraka 2024. Tindakan itu disebut menambah masalah.
Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan pelepasan jilbab bagi petugas paskibraka 2024 ini menambah masalah. Karena pelepasan jilbab menjadi masalah yang sangat sensitif apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. “Yang jelas menambah produksi permasalahan di antara banyak permasalahan kita ini nambah lagi menu-menu masalah ini,” katanya, Kamis (15/8) pagi.
Ia mengatakan, selama penggunaan jilbab tidak mengganggu aktivitas maka dibiarkan dan berikan kebebasan untuk tetap menunjukan simbol keyakinannya. Karena jika ada pelarangan seperti saat ini, maka akan menjadi masalah baru dan pertentangan di tengah masyarakat. “Yang kemarin pakai Jilbab tidak terganggu. Diamkan saja kenapa. Senangnya bikin-bikin masalah,” tegas Sekda.
Ia mengaku belum dapat laporan terkait tindakan pelepasan jilbab tersebut. Namun perwakilan NTB menjadi salah satu dari beberapa paskibraka yang harus melepas jilbabnya. Pelepasan jilbab ini mendapatkan kritikan dari banyak kalangan. “Saya belum dapat laporan. Coba teman-teman cek itu. Kalau ada laporan itu nanti kita,” katanya.
Pada paskibraka 2024 ini, NTB mengirimkan dua orang perwakilan yang lolos menjadi paskibraka 2024 yaitu Amna Kayla dari Man 1 Sumbawa Barat dan Muhammad Raihan Ammar Firdaus dari SMAN 1 Praya Kabupaten Lombok Tengah.
Sekda menyayangkan adanya tindakan tersebut. Karena meski ada perbedaan tapi tetap satu tujuan bagaimana mengibarkan bendera merah putih pada HUT RI ke 79 ini. Tahun ini menjadi tahun pertama peringatan HUT RI dilaksanakan di Ibu kota Nusantara (IKN). “Cuman saya menyayangkan saja tindakan ini memperbanyak masalah. Harusnya berbeda-beda penting tetap satu. Yang penting merah putih tetap berkibar,” tutupnya. (azm)
