Mataram (Inside Lombok) – Provinsi NTB menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang bergabung menjadi anggota CoST the infrastructure transparency initiative. Hal ini dilakukan untuk mensupport perencanaan dan pengembangan infrastruktur daerah yang lebih baik.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ibnu Salim menyambut baik bergabungnya Provinsi NTB dalam keanggotaan inisiatif global yang diakui secara internasional ini. Hal ini disebutnya menjadi komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“CoST dengan fokusnya pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, akan menjadi mitra yang berharga dalam upaya kami untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur di seluruh wilayah,” katanya di kegiatan launching dan pelatihan CoST, Rabu (24/4).
Pemprov NTB disebutnya terus memperjuangkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pembangunan di daerah. “Kami akan memperkuat mekanisme pengawasan publik, mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan, dan mengupayakan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh. Faozal mengatakan pentingnya pendampingan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada, termasuk untuk mengurangi angka kecelakaan di NTB. “Kita akan membuatkan proposal dukungan untuk ke CoST, untuk memfasilitasi dukungan internasional terhadap peningkatan keselamatan kita,” katanya.
Setelah menjadi anggota CoST ada beberapa dukungan yang bisa didapatkan, mulai dari fasilitas atau edukasi. Nantinya Forum LLAJ NTB bisa mendapatkan pendampingan. “Untuk keselamatan di banyak titik kita punya masalah. Karena memang kemampuan anggaran kita untuk menyiapkan fasilitas keselamatan itu agak ini,” katanya.
Tergabungnya Pemprov NTB menjadi anggota CoST ini bukan karena kurangnya transparansi dalam pembangunan, melainkan untuk membuka jalan mendapatkan dukungan internasional untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki standar keselamatan. “Bukan tidak transparan tapi seringkali di perencanaan infrastruktur tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya bangun jalan dan seharusnya dilengkapi dengan keselamatan. Tiba-tiba tikungannya melebihi,” katanya.
Sementara itu, Strategi Advisor CoST di Indonesia, Lalu Sahabudin mengatakan di Indonesia baru ada dua daerah yang sudah menjadi anggota CoST, yaitu Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Agar menjadi anggota CoST daerah harus mengajukan lamaran terlebih dahulu. “Lombok Barat itu sudah melamar tahun 2019 dan NTB melamar tahun 2023 kemarin baru di approve kemarin. Kalau daerah tidak melamar tidak jadi anggota,” katanya.
Untuk menjadi anggota CoST lanjutnya harus ada komitmen untuk transparansi terkait infrastruktur. Selain itu, komitmen untuk penguatan kapasitas akuntabilitas publik dan untuk keterbukaan data-data infrastruktur. “Jadi nanti data-data itu memberi tahu dirinya apa yang terjadi. (azm)
