Mataram (Inside Lombok) – Perkuat budaya integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pengawasan obat dan makanan, serta mendukung upaya menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan berkelas dunia. Dengan tujuan agar SDM dan lembaga yang punya integritas dan kemampuan yang tinggi.
Selain itu, strategisnya adalah meningkatkan internalisasi budaya integritas di lingkungan BPOM, sekaligus mendukung pencapaian tujuan BPOM melalui peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.
“Kita paham bahwa tujuan utama lokakarya ini, mensinergikan seluruh potensi yang kita miliki untuk menjadikan lembaga pengawas obat dan makanan baik secara nasional mempunyai akreditasi yang tetap dipertahan yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujar Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, Kamis (28/11).
BPOM berhasil meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut dan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya. Dimana ini sebagai hasil dari tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPOM juga aktif mendorong pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja melalui pengawasan terhadap industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia.
Saat ini, BPOM juga tengah berupaya memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) yang akan mengakui Indonesia sebagai negara dengan sistem pengawasan obat dan makanan kelas dunia. “Secara global jika kita terdaftar sebagai WHO-Listed Authority (WLA), kita jadi global class, international class. Manfaatnya banyak sekali kalau kita bisa masuk ke tahap tersebut,” terangnya.
Diakui, untuk sekarang ini belum memperoleh status WLA, karena otoritasnya masih di posisi 3. Sehingga pihaknya ingin naik kelas menjadi 4 dan ditargetkan tahun depan target sudah masuk WLA. Bahkan perkiraannya sekitar Juni 2025 sudah mendapatkan itu.
“Insyaallah Bapak Presiden yang akan menerima langsung dari WLA. Manfaatnya, reputasi kita dianggap setingkat negara negara maju. Seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Australia dan beberapa negara-negara besar lainnya,” jelasnya.
Diharapkan kegiatan ini dapat mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik prima dengan menegakkan integritas tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas menjadi hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami berharap agar lokakarya ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pelayanan publik pengawasan obat dan makanan berkelas dunia,” demikian. (dpi)