Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) menyiapkan anggaran Rp3,4 miliar untuk menerapkan Universal Health Coverage (UHC) pada Oktober mendatang. UHC sendiri adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
“Sudah dianggarkan di APBD perubahan ini Rp3,4 miliar, agar UHC ini bisa berjalan di Lobar” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Arief Suryawirawan saat dikonfirmasi, Kamis (21/09/2023).
Dijelaskan, seluruh anggaran untuk UHC itu berasal dari APBD perubahan, tanpa melibatkan anggaran dana desa (DD) dari seluruh desa yang ada di Lobar. Lantaran dari perhitungan sebelumnya, APBD dianggap masih bisa untuk mengakomodir kebutuhan sekitar 30 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lobar untuk kebutuhan selama tiga bulan, mulai dari Oktober hingga Desember dengan biaya perbulan peserta sekitar Rp38 ribu.
“Sudah kita bahas di DPRD dan tahun ini tidak melibatkan dana dari desa,” paparnya. Proses kepesertaan pun saat ini diakuinya sedang diproses oleh Dinas Sosial dengan BPJS Kesehatan. Saat ini mereka tengah melakukan proses verifikasi data dan sebagainya. Sehingga penerapan UHC tersebut nantinya bisa tepat sasaran.
Diakui Arief, dalam hal ini Dikes hanya mengurusi pembayaran kepesertaan untuk UHC tersebut, sedangkan pendataannya ada di Dinas Sosial. “Masih proses entri data dari Dinas Sosial,” imbuhnya.
Lebih jauh, Arief mengatakan untuk tahun depan Pemda Lobar akan mengusahakan menanggung semua kebutuhannya. Sebab dari total 743 ribu lebih jiwa penduduk Lobar, sekitar 98 persen sudah masuk kepesertaan JKN. Terdiri dari 60 persen peserta yang masuk dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bansos, dan sisanya peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri dan kepesertaan mandiri. Sedangkan sisanya 12 persen yang belum terakomodir.
“Kita meng-cover sisanya sekitar 10 persen (untuk UHC), ini yang kita butuhkan untuk setahun sekitar Rp48 miliar,” jelasnya.
Meski seluruh penganggarannya tengah diusahakan untuk ditanggung Pemda Lobar di tahun depan, diakui tidak menutup kemungkinan akan membutuhkan bantuan dari desa juga. Sebab jika kemungkinan terburuk ketika anggaran tak memadai, nantinya pemda akan melibatkan desa untuk bisa membantu menganggarakannya melalui DD. “Itu kemungkinan terburuknya,” tutup dia singkat. (yud)
