Mataram (Inside Lombok) – Tingkat kerawanan yang paling banyak ditemukan yaitu di tiga tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Pada tahapan pencalonan akhir Agustus lalu, menemukan ASN mendukung salah satu paslon dan melibatkan anak-anak.
“Itu masih banyak temukan yang melibatkan anak-anak, ASN dan rata-rata tersebar di seluruh kabupaten dan kota,” kata Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri. Ia mengatakan, dari hasil pengawasan yang dilakukan tim keterlibatan ASN pada saat pencalonan paling banyak ditemukan di Kabupaten Bima. “Terbesar itu di Kabupaten Bima. Untuk netralitas ASN dan on proses diperiksa,” katanya.
Untuk netralitas ASN ini sudah disampaikan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal ini berdasarkan SE MenPAN RB nomor 4 tahun 2024 jika ada pelanggaran soal netralitas ASN disampaikan kepada BKN. Diharapkan sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak netral ini bisa memberikan efek jera pelaku.
“Karena jujur banyak ASN kita ini yang kerjanya sangat berintegritas. Jangan hanya karena kerjaan beberapa orang jadi rusak citra sebagai ASN. Banyak saya lihat ASN ini yang netral,” katanya.
Hasan menegaskan terhadap ASN yang sudah terbukti melakukan politik praktis ada sanksi yang diberikan agar ada efek jera. Dia mengingatkan agar jangan sampai ASN yang sudah mendapatkan sanksi ujung-ujungnya mendapatkan promosi jabatan usai pilkada. “Selesai pilkada dikasih promosi bukan demosi. Orang yang benar-benar kerja melayani rakyat justru yang didomesi,” ungkapnya.
Sedangkan terkait dengan kendaraan dinas yang sempat viral di media sosial, Hasan menegaskan kendaraan tersebut sudah dilelang. Hanya saja platnya belum diganti dan hal tersebut sudah diklarifikasi. “Mungkin masih teregistrasi disitu platnya masih dinas dan sudah kita cek. Ditempat lain belum ada hanya keterlibatan ASN dan anak-anak,” katanya.
Bawasalu mengatakan jika ingin ikut kampanye diminta untuk tidak membawa anaknya. Namun yang menjadi pertanyaan Bawaslu ada massa pendukung yang ikut kampanye karena dibayar. “Kalau tidak datang tidak dapat beli beras atau beli susu. Jangan sampai seperti itu. Bukan murni untuk datang mendengarkan visi misi calon,” tutupnya. (azm)
