Lombok Barat (Inside Lombok) – Kasus ASN Lobar yang terjerat narkotika tidak hanya sekali ini terjadi. Hal itu membuat berbagai pihak mendesak Pemda Lobar menginstruksikan tes urine untuk seluruh ASN di lingkupnya, guna memastikan para pejabat dan pegawai pemerintahan itu bebas dari penyalahgunaan barang haram tersebut
Desakan soal tes urine bagi seluruh ASN di Pemda Lobar itu salah satunya datang dari Gerakan Pemuda Anti Narkoba (GPAN) Lombok Barat. “Ini untuk kali kedua seorang oknum PNS di lingkup DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Lombok Barat ditangkap oleh APH atas perbuatannya dalam kasus narkoba. Ini sangat disayangkan,” ketua ketua GPAN Lobar, Mursidin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (03/04/2023).
Pihaknya menilai, seharusnya ASN bisa menjadi contoh yang baik. Bukan malah terlibat penyalahgunaan, hingga menjadi pemain dalam perdagangan narkotika, yang jelas-jelas menjadi musuh bersama.
Kata dia, kekhawatiran adanya dugaan kasus serupa kemungkinan tidak hanya terjadi di DLH saja. Namun di OPD lainnya juga. Sehingga perlu menjadi pemikiran bersama untuk menyikapi persoalan itu, termasuk menyiapkan langkah antisipasinya.
“Kalau saja Pemda Lobar lengah dengan masalah ini, tentunya tidak menutup kemungkinan akan banyak ASN-ASN Lobar yang akan menjadi bandar sabu. Makanya, kita meminta pemda mengambil sikap tegas terkait dengan masalah narkoba di Lobar,” tegas Mursidin.
Mirisnya lagi, lanjutnya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Lobar bahkan menjadi yang tertinggi kedua di NTB. Untuk itu GPAN mendorong Bupati Lobar segera menginstruksikan tes urine massal untuk jajaran ASN Lobar.
“Kita minta ASN ini dites urine, itu untuk proteksi dini terkait observasi langkah awal untuk memutus rantai narkoba di kalangan ASN ini,” pungkas Mursidin.
Selain itu, dia mengingatkan agar penerapan sanksi bagi ASN yang terlibat narkoba harus tetap ditegakkan dengan tegas. Sebagai upaya untuk memberi efek jera. Agar jangan sampai ada lagi residivis narkoba yang pernah masuk penjara, justru diaktifkan lagi dan dibiarkan bertugas di Pemda Lobar. Seperti kasus terakhir yang kemarin menjerat ASN sopir Kadis LH Lobar.
“Kita minta untuk PNS yang terlibat langsung dengan peredaran praktek narkoba dipecat secara tidak hormat dengan tegas kepada Bapak Bupati. Kok residivis diangkat lagi, kan aneh ini,” tandasnya. (yud)
