Mataram (Inside Lombok) – Jembatan Bakong yang menghubungkan Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung hampir roboh. Kondisi ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, agar perbaikan salah satu akses tersebut sudah harus diperbaiki di 2025 ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat (Lobar), Lalu Winengan mengatakan Pemda Lobar dan Provinsi NTB sudah memantau langsung kondisi jembatan. Karena jembatan tersebut merupakan kewenangan Pemprov NTB.
“Sudah tadi pagi (Kamis, Red) saya menghadap sekda Provinsi melakukan koordinasi. Hari ini sama Kadis PU Provinsi, memeriksa jembatan. Kepala BPBD NTB mencari membuat jalan alternatif,” kataya, Kamis (13/2) pagi.
Ia mengatakan, pemda saat ini sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut. Dari hitungan sementara, kebutuhan anggaran diatas Rp40-50 miliar. Setelah ditentukan kebutuhan anggarannya maka akan langsung diajukan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR RI. “Ini jalan provinsi yang menghubung antara Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung. Ini jalan provinsi. Jambatan ini di Sungai Dodokan Besar,” ujarnya.
Dengan kebutuhan tersebut, Pemda Lobar berharap bisa segera ditangani. Karena jembatan itu salah satu akses masyarakat baik untuk pendidikan maupun perekonomian. “Itu kita lakukan koordinasi terus supaya bisa ditangani dengan cepat. Sekarang ini DAK untuk jalan dan irigasi dari pusat dan bisa dikucurkan oleh presiden,” harapnya.
Antisipasi adanya korban, Pemda Lobar menutup akses tersebut karena tidak bisa dilewati oleh kendaraan terutama roda empat. Sedangkan untuk jalan kaki masih bisa tetapi tetap berhati-hati apalagi ketika debit air sungai di bawah jembatan tersebut tinggi.
“Saya tutup karena tidak berani. Kalau mobil itu tidak berani lewat sana. Selama tidak ada air besar masih bisa tapi kalau ada air besar kita tidak mau bertanggung jawab. makanya kita tutup total,” katanya.
Perbaikan jembatan ini sambung Winengan, juga harus ada intervensi dari PLN Jeranjang. Pasalnya, akses jalan tersebut sering digunakan untuk logistik di Jeranjang. “Disamping itu juga koordinasi dengan PLN. Karena dia harus bertanggung jawab. Itu jalur bawa minyak solar. kalau dia lewat jalan kabupaten itu tidak bisa seminggu sudah hancur,” ucapnya.
Jika PLN tidak bisa membantu dalam bentuk anggaran, diharapkan bisa bantu koordinasi dengan pemerintah pusat. Winenang bahkan mengancam jika PLN tidak membantu atau tidak peduli dengan kondisi jembatan maka akan ditutup akses tersebut untuk kendaraan yang mengangkut logistik PLN.
“Kalau PLN cuek bebek maka jalur ini saya akan tutup untuk PLN. Dia yang pakai juga jangan hanya dia memanfaatkan saja tidak peduli dengan ini tapi bantu ngomong sama Negara. Kalau tidak mau mengeluarkan uang bantu koordinasi,” tegasnya.
Ia menghimbau masyarakat pejalan kaki yang masih melewati akses tersebut. Namun jika debit air sungai tinggi masyarakat diimbau untuk tidak melewati jembatan tersebut. “Untuk masyarakat pejalan kaki sepeda motor lebih berhati-hati. Kalau air besar untuk tidak melewati itu,” pungkasnya. (azm)
