Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk mulai serius memikirkan upaya pengolahan sampah yang tepat. Hal ini sebagai solusi agar sampah-sampah yang ada tidak hanya sekedar dipindahkan.
“Kita harapkan ke depan itu bukan hanya memindahkan sampah. Karena kalau memindahkan sampah tanpa pengolahan, maka akan cepat penuh seperti TPAR Kebon Kongok sekarang,” terang anggota DPRD Lobar, Jumahir, Kamis (22/05/2025).
Dirinya juga menyarankan agar masing-masing daerah, baik Mataram dan Lobar sudah mulai serius memikirkan opsi TPS mereka sendiri. “Kita harapkan sekarang masing-masing daerah ini punya TPS yang masing-masing dikelola sendiri,” imbuhnya.
Pihaknya akan mendorong upaya Pemda Lobar yang hendak mengadopsi beberapa teknik dan pola penanganan sampah yang saat ini tengah dicanangkan. Karena memang yang dibutuhkan saat ini, kata Jumahir, adalah pengolahan sampah dengan teknologi pengolahan yang memadai. “Walaupun informasinya dengan pola baru itu, bisa menghabiskan miliaran dana, kalau itu akan menyelesaikan masalah sampah, kita akan dorong itu,” tegasnya.
Begitu pun dengan banyak potensi pariwisata di Lobar yang kini masih harus berhadapan dengan penanganan dan pengolahan sampah. Lantaran mereka tak memiliki TPS, sehingga hanya bisa membakar dan ikut menumpuk sampah di TPS yang tidak semestinya, seperti di pasar Narmada. “Makanya dari 60 desa wisata ini, kita harapkan mereka berkolaborasi dengan DLH. Sehingga mereka memiliki jadwal pengangkutan seminggu sekali,” saran politisi asal Narmada ini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Lobar, Hendra Harianto yang menilai bahwa pemda belum serius menangani persoalan sampah. Berkaca dari kasus yang ada di Pasar Narmada. Kata dia, seharusnya pasar itu bukan menjadi tempat pembuangan sampah.
“Contoh, Pasar Narmada sangat kumuh dengan sampah pasar dan sekitarnya. Kumuhnya pasar juga disebabkan oleh tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan sampah yang ada dalam pasar tersebut,” bebernya. Hendra menilai solusi sementara yang lebih efektif saat ini, pemda harus menambah anggaran, personil dan armada untuk pengangkutan sampah.
Menurutnya, persoalan sampah yang ramai disoroti dan dikeluhkan saat ini merupakan persoalan klasik yang selalu muncul dari tahun ketahun. Padahal, di Narmada sendiri kata dia ada TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) yang berlokasi di dekat Kuburan Desa Lembuak.
Semestinya, menurut Hendra, keberadaan TPST itu bisa dimanfaatkan pemda untuk menangani persoalan sampah saat ini. “Terkait lahan mungkin milik Pemda NTB, tapikan dari dulu kita (DPRD, Red) minta untuk bekerjasama bila perlu minta ambil alih oleh Pemda Lobar,” tandasnya. (yud)
