Mataram (Inside Lombok) – Belanja pemerintah menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Khusus di NTB, saat ini anggaran dari masing-masing OPD lingkup Pemprov NTB menjadi persoalan. Terlebih keterbatasan anggaran membuat program-program strategis yang sudah direncanakan sulit direalisasikan.
“Kita khawatir, kalau OPD-OPD ini minim likuiditas, khawatirnya terkoreksi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena belanja pemerintah ini berkaitan erat dengan konsumsi masyarakat,” ujar pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), M. Firmansyah, Senin (31/7).
Dikatakan, belanja-belanja pemerintah saat ini dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, dan program-program strategis pemerintah daerah lainnya. Untuk menjaga pengaruh likuiditas pemerintah ini, investasi harus dijaga dan ditingkatkan, selain harus didorong kegiatan ekspor.
“Tinggal bagaimana caranya investasi ini terus bertumbuh, pemerintah memiliki caranya. Demikian juga untuk mendorong ekspor daerah ini, pemerintah daerah melalui OPD terkait juga memiliki cara,” terangnya.
Kemudian para pengusaha yang notabenenya memiliki potensi ekspor harus terus dipacu untuk meningkatkan ekspornya. Pemerintah bisa turut membantu untuk membuka jaringan pasar, terutama di luar negeri. Selain itu, mestinya harus ada penurunan suku bunga perbankan untuk menggeliatkan ekonomi.
“Sehingga dana untuk membayar cicilan dan marjin kredit masyarakat di Lembaga keuangan, bisa dialokasikan untuk belanja kebutuhan yang lainnya,” terangnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama agar suku bunga bank ini bisa lebih ringan di tengah situasi ini. Meskipun pada dasarnya ini merupakan kebijakan nasional.
“Memang itu kebijakan nasional, tapi mungkin dari pemda bisa duduk bersama bagaimana suku bunga bank bisa lebih lunak,” terangnya.
Disisi lain, yang perlu diantisipasi terhadap inflasi. Jangan sampai belanja pemerintah defisit, perputaran uang bergerak lambat. Justru harga-harga mengalami kenaikan, sehingga berimbas kepada masyarakat. “Tidak punya duit, dan harga tinggi. Ini masalahnya, kalau tidak dilakukan antisipasi terhadap defisit anggaran ini,” jelasnya. (dpi)
