Mataram (Inside Lombok) – Presiden Joko Widodo mengeluarkan larangan buka bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintahan. Aturan tersebut berdampak pada bisnis hotel yang biasanya menyediakan paket buka bersama setiap Ramadan.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa menyebut dengan adanya pembatasan kegiatan selama Ramadan oleh pemerintah itu maka perlu disiapkan alternatif lain. Terlebih aturan yang dibuat diakui berdampak pada bisnis hotel dan restoran.
“Kalau buka bersama berpengaruh, karena dinas memang salah satu yang pangsa pasarnya besar. Kalau dilarang, kita tidak bisa bilang apa-apa juga,” ungkap Made, Jumat (24/3).
Diakui, jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 memang ada penurunan permintaan paket buka bersama. Karena biasanya dari dinas-dinas akan ada melakukan kegiatan di bulan Ramadan, tapi saat ini ada pembatasan dari pemerintah.
“Alternatif lain, strategi kami di hotel bisa ke komunitas. Hotel itu biasanya by request untuk menu berbukanya, misalnya takjil dan sebagainya,” jelasnya. Dijelaskan Made, selama periode Ramadan secara situasional okupansi hotel memang biasanya rendah. Sehingga hotel-hotel lebih banyak menjual makanan dan minuman, menanggulangi pesanan kamar yang sepi.
“Makanya, restoran jualan paket berbuka puasa, jual takjil. Cuma kalau buka puasa memang porsinya besar, 50-0 orang yang bukber. Lumayan itu mendongkrak revenue dari kamar,” bebernya.
Sebagai informasi, arahan agar pejabat meniadakan buka puasa bersama itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.
“Dengan aturan ini sempat kita bahas di hotel, dilarang bukber. Kalau dilihat dari yang lalu lalu, dua tahun ini tidak ada bukber. Tapi yang sebelumnya yang besar itu komunitas,” katanya.
Beberapa komunitas yang biasa menggelar berbuka bersama di hotel. Di antaranya ada komunita olahraga hingga komunitas hobi. Ditambah lagi dengan ibu-ibu arisan, yang biasanya akan mengadakan acara berbuka bersama.
“Harusnya hotel kena dampak tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Dinas mungkin boleh, tapi personal, kecuali bawa nama dinas baru tidak boleh,” jelasnya. (dpi)
