Mataram (Inside Lombok) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB dengan lantang menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan anak kembali bergema di tingkat nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan mendasar yang dihadapi perempuan dan anak di wilayahnya, ada sembilan usulan program disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yakni mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kesehatan hingga perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi.
Ketua DPD PIM NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi mengatakan, dalam pertemuannya bersama Menteri PPPA, Arifah Fauzi, untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program strategis yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi kondisi perempuan dan anak di NTB, bahkan di seluruh Indonesia. Salah satu fokus utama yang disoroti adalah edukasi dan pencegahan stunting dari program diusulkan.
“Jadi pentingnya sinergi antara PIM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta stakeholder terkait. Melalui kerjasama itu diharapkan program edukasi yang efektif dan upaya pencegahan komprehensif dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga angka stunting di NTB dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya, Kamis (17/4).
Kemudian, isu krusial lainnya yang tak luput dari perhatian adalah tingginya angka pernikahan anak di NTB. Untuk itu, pihaknya mengusulkan langkah-langkah pencegahan yang lebih intensif, mengingat Undang-Undang telah menetapkan usia ideal pernikahan adalah 21 tahun.
“Untuk mencegahnya, kita perlu kampanye yang masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan dini, baik bagi perkembangan fisik maupun psikologis anak,” ucapnya.
Keprihatinan mendalam juga disampaikan terkait maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di NTB. Dimana kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan melibatkan kaum ibu dan wanita yang terjerumus dalam lingkaran peredaran narkoba. PIM mengusulkan adanya kampanye pemberantasan narkoba secara massif, disertai dengan program-program pemberdayaan yang dapat memberikan alternatif kegiatan positif bagi para ibu, sehingga mereka tidak lagi rentan terhadap godaan narkoba.
Lebih lanjut, terkait dengan penanggulangan anak-anak putus sekolah dan anak-anak di luar sekolah. Pihaknya mengusulkan program-program yang dapat menjangkau kelompok rentan ini, memberikan mereka akses kembali ke pendidikan atau memberikan pelatihan keterampilan yang relevan untuk masa depan mereka.
“Kami juga mengusulkan pengembangan desa ramah anak. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup anak, kami juga mengusulkan program pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Mereka melihat potensi RTH sebagai sarana penting untuk mengurangi ketergantungan anak pada gadget,” ungkapnya.
Selanjutnya, aspek sosialisasi hukum dan kesadaran hukum juga menjadi perhatian serius. Melihat bagaimana seringkali ibu-ibu di desa melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa menyadari konsekuensinya. Oleh karena itu, PIM mengusulkan program sosialisasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga masyarakat, khususnya kaum ibu, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka serta risiko dari tindakan melanggar hukum.
“Terakhir, kami menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik joki cilik, meskipun itu dianggap sebagai bagian dari adat dan budaya. Cuma usia para joki kebanyakan masih kecil, sehingga membahayakan keselamatan mereka karena belum memiliki kemampuan menunggang yang memadai,” jelasnya.
Sembilan usulan program dari DPD PIM NTB ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan segera diimplementasikan melalui kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen PIM dalam memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di NTB, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan.
“Masyarakat menantikan realisasi dari program-program ini, dengan harapan dapat membawa perubahan yang signifikan dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (dpi)
