Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat baru-baru ini membuat keputusan terkait dengan efisiensi belanja anggaran negara. Adanya aturan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berusaha mengencangkan ikat pinggang untuk pengeluaran anggaran, termasuk untuk kegiatan operasi pasar murah menjelang Ramadan ini.
Biasanya pada Ramadan sejumlah harga bahan pokok yang mengalami kenaikan di pasar tradisional. Untuk menekan harga di pasar, Pemprov NTB akan menggelar operasi pasar. Namun di tahun ini ada aturan efisiensi anggaran sehingga pemda harus mengatur kembali pengeluarannya.
“Terkait dengan efisiensi anggaran dan ada kebijakan lain pemerintah, terutama di beras SPHP. Itu kami harus mencari alternatif lain bagaimana menghadapi bulan Ramadan,” ujar Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Jumat (14/2).
Saat ini, Disdag NTB tengah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) di kabupaten/kota terkait dengan alokasi anggaran mereka untuk kegiatan pasar murah, terutama pada Ramadan. “Karena kalau kita melakukan operasi pasar murah, tapi berasnya sama seperti di pasar, bukan pasar murah namanya. SPHP sudah mau hilang, ini harus kita pikirkan,” terangnya.
Lebih lanjut, lantaran belum ada kepastian yang jelas terkait dengan hal tersebut. OPD di kabupaten/kota dan provinsi belum berani mengambil langkah-langkah alternatif atau strategi khusus, terkait dengan pasar murah ini.
“Ya memang kita anggarannya tidak ada (untuk operasi pasar, Red), ada pun terbatas. Saat ini terkait dengan efisiensi, teman-teman di kabupaten/kota masih wait and see. Apalagi pimpinan-pimpinan baru kita belum dilantik. Jadi kita belum berani mengambil keputusan atau langkah,” jelasnya.
Sementara itu, bahan pokok yang biasanya mengalami kenaikan pada Ramadan, diantaranya ada beras, cabe dan minyak goreng. Kendati demikian, di NTB baru memasuki musim panen untuk gabah, begitu juga dengan cabe. Sedangkan minyak goreng yang merupakan barang pabrikan, tentu ini menjadi perhatian khusus.
“Minyak ini kita khawatirkan, tetapi saat ini katanya di beberapa distributor aman. Mudah-mudahan tidak ada persoalan terkait dengan permintaan. Kalau permintaan naik, inilah yang bikin harga naik, tapi jangan sampai panik,” imbuhnya.
Terutama untuk beras SPHP ini, karena barangnya tarik dari peredaran, namun tetap tersedia. Sekarang ini, beras juga masih tersedia stoknya di pasar dengan harga normal. “Artinya kita harus betul betul menjaga stok di pasar supaya harga tidak mengganggu. Operasi pasar ini biasanya terlaksana karena biasanya untuk apabila ada gangguan di pasar,” ungkapnya.
Jika nantinya ada gangguan harga, maka Disdag NTB akan melakukan Kerjasama dengan Bulog terkait dengan penyaluran beras ke masyarakat. “Saat ini harga masih stabil, walaupun ada (kenaikan harga beras,red). Ya, terpaksa kita harus Kerjasama dengan bulog, karena yang punya beras SPHP bulog. Mudah-mudahan pemerintah pusat ada solusi terbaik,” demikian. (dpi)
