Lombok Tengah (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mulai menerjunkan sebanyak 1.079 petugas pendataan dalam Sensus Pertanian (ST) yang telah dimulai sejak 1 Juni hingga 30 Juli 2023.
“Petugas kami masih terus berproses di lapangan hari ini sudah masuk hari ke 21,” ujar Kepala BPS Loteng, Syawaludin Siregar, Rabu (21/6/2023) di Praya.
Syawaluddin menjelaskan, tujuan pelaksanaan ST 2023 ini untuk melihat dan mengetahui data sejauh mana struktur pertanian terhadap tujuh sektor seperti kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan sebagainya tersebut.
“Petani milenial itu bagaimana, orang kita yang benar-benar bekerja disektor pertanian ini berapa? Karena kontribusi ekonomi di sektor pertanian sampai 25 persen itu tertinggi dari sektor lain,” terangnya.
Selain itu, kata dia, Loteng merupakan lumbung pangan NTB dengan produktivitas gabah kering giling mencapai 370 ribuan ton. Melihat potensi ini, BPS tidak ingin masyarakatnya hanya sebagai pekerja bukan pemilik usaha pertanian.
“Makanya kita juga melihat, jangan sampai kita tempat lumbung pangan tahu-tahu kita hanya pekerjaan bukan milik usaha pertanian itu,” katanya. Di sisi lain, ia menilai persoalan distribusi pupuk di Loteng yang belum merata, dan para petani yang beralih menyewakan lahan untuk tanaman pertanian lain.
“Lebih mirisnya petani kita juga yang menjadi pekerja, di tempat orang misalnya di tanaman tembakau, jagung mereka merasa lebih diuntungkan menyewakan lahan dengan mengerjakan lahannya sendiri,”
Selain itu, pihaknya terus berupaya dan berharap agar masyarakat menerima kedatangan para petugas sensus yang akan mendata sehingga menghasilkan data yang benar-benar akurat.
“Ingat kedatangan kami tidak ada urusan dengan pajak, utang kredit dan bantuan. Jangan dulu pikirkan bantuan ini, kita klir-kan dulu soal data. Bagaimana mau dapat bantuan tapi saat di data menolak,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri menilai dengan adanya Sensus Pertanian dapat menghasilkan data yang akurat, sehingga data tersebut bisa menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah.
“Sebagai contoh, penyaluran distribusi pupuk bersubsidi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sehingga harus benar-benar dilakukan maksimal, komitmen menguatkan data,” ujarnya.
Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat di Loteng tidak menolak kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang akurat dan sehingga memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil.
“Karena dari data inilah jadi referensi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam sektor pertanian,” tandasnya. (fhr)
