Mataram (Inside Lombok) – Inflasi di NTB yang beberapa bulan belakangan ini mengalami kenaikan, bahkan angkanya di atas nasional. Kondisi itu menjadi atensi semua pihak, terutama pemerintah dan stakeholder terkait upaya menekan inflasi. Selain itu, dikhawatirkan juga mendorong kenaikan inflasi NTB di atas target ditetapkan dalam setahun.
Berdasarkan data yang ada inflasi gabungan Provinsi NTB pada triwulan III 2023 periode Juli-September sebesar 2,29 persen, lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28 persen. Secara kumulatif, inflasi NTB dari Januari hingga Oktober 2023 ini sebesar 2,30 persen. Masih lebih rendah dari target inflasi 3 persen ±1 persen.
Wakil Ketua DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan perbaikan ekonomi masyarakat di NTB pasca pandemi Covid-19 harus bisa dijaga. Seperti intervensi apa yang harus dilakukan dan terjalin harmonisasi yang kuat, antara Bank Indonesia, dengan OPD-OPD lain atau instansi terkait lainnya dalam penanganan inflasi. Artinya harus ada kerja sama guna mencapai target tujuan itu dan jangan jalan sendiri-sendiri.
“Kenapa kita juga menunggu kinerja Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi ini. Walaupun Bank Indonesia adalah lembaga vertical, tetapi sebagaimana tugas dan fungsinya, Bank Indonesia juga berperan serta dalam menjaga stabilitas inflasi nasional dengan terkendalinya inflasi di daerah,” jelas Farin, Kamis (9/11).
Dikatakan NTB adalah provinsi yang basis pangan dan memiliki keunggulan di sektor pariwisata, harusnya, tambah Farin, Bank Indonesia memiliki kisi-kisi khusus untuk membantu menekan inflasi di sektor-sektor unggulan tersebut. “Karena ini kaitannya dengan daya beli masyarakat. Maka seluruh stakeholder ini harus harmonis dalam penanganan inflasi,” tegasnya.
Kenaikan inflasi mencerminkan kenaikan harga-harga barang, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Dengan kenaikan inflasi ini tidak bisa dianggap entah. Pasalnya kenaikan inflasi menandakan aspek ekonomi rumah tangga rendah, terhambatnya sektor perekonomian, demand dan supply terhambat. Dinilai secara mudah membaca inflasi itu adalah meningkatnya harga barang, namun daya beli masyarakat rendah. “Nah ini yang harus menjadi perhatian. Persoalan inflasi ini seringkali kita dibahas bersama kepala daerah Provinsi NTB sebelumnya agar bisa terjaga dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, untuk para pemilik kebijakan terkait penanganan inflasi ini, yaitu Bank Indonesia, atau secara umum bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus membaca situasi saat ini. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap mengatakan, dalam waktu dekat akan menyelenggarakan forum ekonomi NTB. Salah satunya membahas tentang inflasi. (dpi)