Mataram (Inside Lombok) – Kabar kurang sedap menghantam sektor pariwisata NTB. Pasalnya kebijakan efisiensi anggaran diterapkan pemerintah pusat kini dirasakan dampaknya secara luas. Tidak hanya menyasar hotel sebagai penyelenggara kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), namun juga merambah ke UMKM serta sektor usaha informal lainnya.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB, Dewantoro Umbu Joka mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini karena dampaknya kemana-mana dari kebijakan tersebut. Bahkan dinilai melumpuhkan berbagai lini usaha yang bergantung pada kedatangan wisatawan. Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersatu padu menyuarakan dampak negatif kebijakan efisiensi anggaran ini kepada pemerintah pusat.
“Kunjungan wisatawan sekarang baru mencapai sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat okupansi hotel pun ikut turun,” ujarnya. Dampak dari minimnya kunjungan wisatawan ini, lanjut Dewantoro, tidak hanya dirasakan oleh perhotelan. Para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pariwisata, mulai dari penjual souvenir, pedagang makanan dan minuman, hingga penyedia jasa transportasi, juga merasakan imbasnya secara langsung.
Ia memberikan gambaran konkret betapa signifikan kontribusi setiap wisatawan bagi perekonomian daerah. “Setidaknya, satu orang peserta kunjungan kerja atau MICE membelanjakan sekitar Rp 5 juta selama berada di NTB. Sementara, jumlah peserta dalam satu event MICE saja bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang,” ungkapnya.
ASITA NTB memperkirakan potensi kerugian perputaran uang di NTB akibat kebijakan efisiensi anggaran ini mencapai angka fantastis, antara Rp 1 hingga Rp 2 triliun per tahun. Oleh karena itu, ia mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap kompak dan lantang menyuarakan dampak negatif ini kepada pemerintah pusat.
“Kita harus bersama-sama menyuarakan ke pusat. Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, kami khawatir dampaknya akan meluas hingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran di NTB,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyebutkan bahwa ada beberapa hotel konsultasi ke PHRI terkait dengan efisiensi anggaran ini. Pasalnya, kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap sejumlah hotel yang menyediakan MICE, terutama di hotel di Mataram, Lombok Barat maupun Lombok Timur. Lain halnya dengan hotel di wilayah Gili maupun Lombok Tengah karena pangsa pasar mereka wisatawan mancanegara.
“Ada beberapa hotel yang konsultasi ke PHRI, artinya kalau kondisi terus menerus seperti ini tidak menutup kemungkinan juga akan ikut memangkas karyawan. Sama kasus kita pada covid, agak mirip inilah,” ujarnya. (dpi)
