Mataram (Inside Lombok)- Kinerja keuangan perbankan tercatat membaik pada 2023 kemarin, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB selama tahun 2023 semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target laba salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB, begitu juga asetnya cukup baik capaiannya.
Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana menerangkan, posisi aset BPR NTB saat ini tembus Rp1,002 triliun. Kemudian ada Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan dan deposito sebesar Rp 680 miliar, dimana angka ini melampaui target sebesar Rp676 miliar. Sedangkan untuk laba dengan targetnya sebesar Rp29,4 miliar tercapai sebesar Rp29,5 miliar. Sementara kreditnya tersalur sebesar Rp895 miliar.
“Kalau NPL (kredit macet), karena usaha-usaha yang terdampak COVID-19 mengajukan restrukturisasi nilainya hampir Rp20-25 miliar. Itu kami masukkan sebagai kredit macet. Tapi tahun ini, kami menargetkan kredit macet 5 persen,” ujar Sudharmana, Selasa (30/1).
BPR NTB sebagai salah satu lembaga keuangan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB ini merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Baik bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
“Dalam dua tahun terakhir kami akan melakukan pembenahan pasca penggabungan seluruh BPR-BPR milik pemerintah daerah di Provinsi NTB. Jadi tahun ini adalah tahun untuk maju, tidak ada alasan lagi,” terangnya.
Prospek BPR NTB kedepannya diyakini sangat bagus. Apalagi saat ini masih persiapan untuk menempati kantor pusat yang lebih representatif di eks Hotel Giri Putri depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Apalagi potensi berkembang itu cukup besar, karena layanannya ada di dekat-dekat pasar langsung. “Sehingga mudah bagi pedagang pasar untuk mendapatkan layanan keuangan. Dan pedagang-pedagang pasar ini adalah pangsa pasar yang produktif,” ucapnya.
BPR NTB didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat terutama di pedesaan, meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha golongan ekonomi lemah atau pedagang kecil serta pedagang bakulan. “Jadi kami memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha pengusaha kecil dan atau pedagang bakulan,” jelasnya. (dpi)
