Mataram (Inside Lombok) – Koperasi unit desa (KUD) di NTB semakin terlupakan. Padahal pada masa orde baru hingga awal reformasi pernah merasakan kejayaan dengan berbagai jenis usaha.
Sekretaris Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) NTB, Tauni menyebut keberadaan KUD saat ini sudah tergusur oleh badan usaha milik Desa (bumdes) yang baru muncul. Di mana program pemerintah melalui kementerian, pemda hingga dana desa sudah tidak pengembangan KUD, melainkan lebih diarahkan ke pengembangan bumdes.
“Kami merasa ditinggalkan oleh pemerintah, tidak dilirik sama sekali. Malah kesannya mau ditenggelamkan. Tidak ada program pemerintah menyentuh KUD seperti dulu,” ujar Tauni, Kamis (13/7).
Ia pun merefleksi kejayaan KUD di masa Orde Baru, saat ada perhatian serius dari pemerintah dengan pelibatan dalam berbagai kegiatan perekonomian di pedesaan. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan KUD seolah terlupakan. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa, keberadaan KUD sebagai lembaga ekonomi sosial di pedesaan seolah tenggelam dengan hadirnya bumdes.
“Saat ini hanya 30 persen KUD aktif dari 128 jumlah KUD di seluruh NTB yang masih terdata. Sedangkan ribuan desa lainnya tidak memiliki KUD,” ucapnya. Dikatakan Tauni, sekarang ini KUD yang masih bertahan mengembangkan usaha minimarket di desa. Ada juga yang masih bertahan sebagai offtaker hasil pertanian seperti penggilingan beras, penggilingan jagung, dan beberapa unit usaha lainnya. Sementara itu peran KUD sebagai offtaker hasil-hasil pertanian kini kalah dengan para pengepul atau tengkulak.
“Kondisi KUD semakin memprihatinkan, karena tidak adanya regenerasi di tingkat kepengurusan. Anak muda sekarang mana mau ngurus di KUD, karena dianggap tidak berpotensi,” tuturnya.
Tauni mengatakan, meskipun KUD di NTB tanpa ada dukungan pemerintah, secara mandiri Puskud mulai menjalin kerja sama untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan PT Jaringan Logistik Indonesia (JLI). Di mana nantinya KUD dan JLI akan berkolaborasi dalam distribusi kebutuhan pokok. “Kami sudah sepakat bekerja sama dalam pengadaan minyak subsidi, Minyakita untuk disalurkan di NTB. Kami diberikan jatah penyaluran untuk Pulau Lombok,” imbuhnya. (dpi)
