Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pada 2029 tak ada lagi kemiskinan ekstrem di 106 desa melalui program unggulan Desa Berdaya. Program ini mengutamakan kerja sama lintas sektor dan pemetaan masalah di tiap desa agar penanganannya lebih tepat sasaran.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan target tersebut saat menerima kunjungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI di ruang kerjanya, Selasa (12/8). Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Deputi BP Taskin, Novrizal Tahar. Iqbal menjelaskan, 106 desa yang saat ini masuk kategori kemiskinan ekstrem akan menjadi prioritas program. Untuk mempercepat pencapaiannya, Pemprov telah membentuk Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang sejalan dengan komitmen Presiden RI.“Tim percepatan akan menyinergikan semua program supaya fokusnya mengarah pada pengentasan kemiskinan. Setiap OPD, apapun programnya, ujungnya harus berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.
Program Desa Berdaya tidak hanya difokuskan pada desa dengan kemiskinan ekstrem, tetapi juga mencakup desa miskin secara umum. Khusus desa dengan kemiskinan ekstrem, pendekatannya akan bersifat transformatif, dengan alokasi dana Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa. “Ini aksi kolaboratif. Pemprov menjadi pengarah sekaligus penyedia dukungan. Tidak masalah disebut daerah miskin, yang penting lima tahun ke depan tidak ada lagi warga miskin,” tegas Iqbal.
Sementara itu, Deputi BP Taskin, Dr. Novrizal Tahar, mengapresiasi langkah tersebut dan menilai Desa Berdaya selaras dengan rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Ia melihat program ini berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi desa berkelanjutan. “Kami berharap Desa Berdaya bisa menjadi semi-closed loop, membentuk rantai pasok dan ekosistem desa yang mandiri. Dengan begitu, percepatan penghapusan kemiskinan bisa tercapai,” ujarnya. Selain itu, Novrizal juga memberikan penghargaan atas dukungan Pemprov NTB terhadap berbagai program nasional, termasuk makan bergizi gratis, sekolah rakyat untuk warga miskin, Koperasi Desa Merah Putih, layanan kesehatan gratis, hingga sekolah unggulan bagi masyarakat kurang mampu. (gil)
