Mataram (Inside Lombok) – Efisiensi anggaran mulai dirasakan oleh pengusaha hotel, bahkan di beberapa daerah mulai terjadi pemangkasan karyawan. Hal serupa pun berpotensi terjadi di NTB, hingga pemangkasan karyawan menjadi momok yang belum memiliki solusi pasti.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini menyebutkan ada beberapa hotel berkonsultasi terkait dampak efisiensi anggaran pemerintahan saat ini. Pasalnya, kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap sejumlah hotel yang mengandalkan layanan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), terutama di hotel di Mataram, Lombok Barat maupun Lombok Timur. “Artinya kalau kondisi terus menerus seperti ini tidak menutup kemungkinan juga akan ikut memangkas karyawan. Sama kasus kita pada covid, agak mirip ini,” ujarnya, Selasa (29/4).
Sekarang ini sudah banyak pengusaha yang sementara tidak memperpanjang kontrak pekerja harian mereka. Namun, jika kondisinya tidak seperti sekarang, maka kontraknya akan tetap dilanjutkan. Sedangkan untuk pegawai tetap, PHRI berusaha untuk memberikan solusi kepada pengusaha hotel agar tidak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami sarankan agar menggunakan sistem sif-sifan seperti pada waktu covid. Kalau itu tidak bisa dilakukan, barulah ambil langkah PHK. Artinya ada tahapan harus dilakukan oleh teman-teman hotel, jadi tidak langsung main PHK saja,” jelasnya.
Kendati demikian, dipastikan sampai dengan saat ini di NTB belum ada dilakukan PHK karyawan ataupun pemangkasan. Namun diusahakan agar para karyawan tetap bekerja seperti biasa dengan harapan ada langkah dari pemerintah terkait efisiensi anggaran ini.
“Harapan kita PHRI tidak ada efisiensi anggaran di bidang pariwisata, karena ini kan sensitif. Kalau terus-terusan tidak ada perbaikan dari pemerintah, semua sektor akan berimbas kalau pariwisata sudah stuk. Karena banyak sektor yang berpengaruh, misalnya UMKM, supplier, dan lainnya,” imbuhnya.
Sebagai diketahui, pariwisata NTB beberapa kali jatuh bangun untuk bangkit kembali dari terpuruk. Mulai dari Gempa di 2018 yang mana sektor pariwisata membutuhkan waktu cukup lama untuk berbenah, belum tuntas disusul adanya covid-19 di awal 2020 dan pada 2025 ini ada efisiensi anggaran.
“Kita ini sudah 3 kali ketemu musibah. Kalau terus terusan seperti ini akan emergensi ekonomi, karena hotel ini penyumbang terbesar PAD dan investasinya bukan ecek ecek, makanya pemerintah harus segera mengambil langkah,” pungkasnya. (dpi)
