Mataram (Inside Lombok) – Dinas Sosial Kota Mataram sedang mempersiapkan pembagian bantuan sosial akibat kenaikan harga BBM. Pembagian bantuan sosial kepada 23 ribu orang penerima di Kota Mataram akan diberikan pekan kedua bulan November ini.
“Insyaallah bulan ini. Kita berharap kan minggu kedua. Kita sedang menunggu SK Pak Wali dan sedang kami proses,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Sudirman, Kamis (3/11) pagi.
Ia mengatakan pembagian bantuan sosial akan dilakukan di masing-masing kelurahan. Mekanisme ini digunakan untuk mengantisipasi pemotongan jumlah bantuan. Karena jika penyaluran melalui perbankkan maka ada biaya administrasi yang harus dibayarkan.
“Ternyata kalau pakai rekening kita sudah berkoordinasi dengan bank, ada biaya yang dikeluarkan. Kita juga tidak mau uang Rp150 ribu ada potongan walaupun Rp1 pun,” ujarnya.
Sekarang ini tidak ada persoalan terkait data penerima. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi di tingkat kelurahan, penerima yang tidak memenuhi syarat sudah diganti. Di mana, jumlah warga Kota Mataram yang akan mendapatkan bantuan sosial tersebut sebanyak 23.200 orang.
“Ini bantuannya itu Rp150 ribu sekali saja. Tidak ada tahapan-tahapan,” katanya. Dinas Sosial Kota Mataram akan menempatkan petugas di masing-masing kelurahan untuk pembagian bantuan sosial ini. Artinya, bantuan tersebut akan dibagikan langsung oleh petugas dari Dinas Sosial.
“Kita akan bagi langsung uangnya tidak kita titip-titip,” kata Sudirman. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan, pihaknya tetap melakukan pengawasan. Nanti Satgas akan ikut terlibat hingga pihak kelurahan dan kecamatan untuk mengawasi.
Pembagian bansos kepada puluhan ribu penerima ini ditargetkan bisa selesai selama seminggu di 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram. Dalam sehari jumlah penerima yang akan terlayani ditargetkan mencapai 8 ribu orang. Rata-rata jumlah penerima di masing-masing kelurahan yaitu sekitar 400 – 500 orang.
“Kita ini serentak di 50 kelurahan, jadi tidak per kecamatan petugas turun. Di masing-masing kelurahan itu nanti ada 5-7 orang. Karena ada dua orang yang bertugas untuk keuangannya,” terang Sudirman.
Ia menegaskan, selama pembagian bantuan sosial sebesar Rp3,4 miliar kepada 23.200 penerima tersebut tidak ada pemotongan yang dilakukan petugas. “Itu harapan kita dan itu tidak boleh (ada pemotongan red),” tegasnya.
Dalam penyaluran bantuan harus memenuhi 4T yaitu tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat administrasi. (azm)
