Mataram (Inside Lombok) – Guna menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang menyebabkan inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan menggencarkan kegiatan operasi pasar murah (OP). Terlebih di setiap perayaan hari besar keagamaan, harga kebutuhan pokok cenderung naik.
Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Namun sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional, Pemprov NTB berusaha melakukan pengendalian harga.
“Kami pun TPID konsolidasi tetap melakukan gerakan pasar murah. Gerakan pangan murah (GPM) terus dilakukan dan kita intensifkan,” katanya, Senin (5/2) siang. Dijelaskan Gita, setelah pemilu 14 Februari mendatang, umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa, sehingga potensi terjadinya inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok cukup tinggi.
“OP kita kencangkan. Sebentar lagi pemilu dan bulan puasa. Namanya hari besar keagamaan itu potensi terjadinya Inflasi tinggi maka kita hadir melakukan pengawalan dengan GPM dan OP kita gencarkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, setiap rapat inflasi, NTB juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk koordinasi dengan internal Pemda. Selain OP beras, Pemprov NTB juga mengantisipasi kenaikan harga daging, hingga telur. “Kita konsolidasi lagi mulai dari hulunya mulai darimana masuknya daging-daging ini kita akan awasi dengan sebaiknya,” katanya.
Pengawasan masuknya daging dan telur ini disebutnya untuk melindungi para petani dan peternak di NTB, jangan sampai daging dan telur yang masuk dari luar merugikan para petani di daerah. “Dibalik itu kan terkandung maksud agar petani dan peternak kita tidak dirugikan. Itulah tugas tim pengendali pada posisi balancenya. Ada ketersediaan keterjangkauan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Wirajaya Kusuma mengatakan inflasi di NTB saat ini berada di angka 2,87 persen. Besaran inflasi di NTB ini disebut masih berada berada di angka yang ditetapkan oleh secara nasional. “Jadi angka kita masih cukup bagus di angka 2,87 persen berada ditengah-tengah secara nasional,” katanya. (azm)
