Mataram (Inside Lombok) – Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,14 persen atau senilai dengan Rp7.034,14 triliun dengan serapan tenaga kerja hingga 96,92 persen dari total tenaga kerja. Untuk itu UMKM NTB didorong akselerasi transformasi digital agar usaha mereka semakin maju dan meningga, sehingga kedepannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap mengatakan dalam hal perkembangan teknologi digital para UMKM dituntut untuk melakukan ragam inovasi dari sisi hulu ke hilir. Merespon kondisi tersebut, pihaknya mendorong akselerasi transformasi digital UMKM melalui pemanfaatan digital farming pada sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya.
“Selain itu perluasan akses pasar Onboarding UMKM dalam rangka perluasan akses pemasaran UMKM melalui kanal pemasaran digital,” ujar Berry Arifsyah Harahap, Selasa (9/4).
Kemudian, digital payment melalui QRIS UMKM sebagai sarana pembayaran digital Pendukung E-Finance melalui pelatihan SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan). Transformasi digital UMKM di NTB dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen melalui platform digital. Pasalnya, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masa kini.
Dimana ini juga sebagai wujud dari pemulihan ekonomi dan dapat menjadi pilihan cara memastikan tercapainya target dari upaya transformasi digital di 2024 dengan kontribusi tambahan terhadap PDB dan membuka lapangan kerja baru.
“Sektor UMKM memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDB dan menambah lapangan pekerjaan baru. Artinya jumlah pengangguran akan berkurang. Bank Indonesia memiliki concern sangat tinggi terhadap pengembangan UMKM baik di Indonesia maupun di NTB,” jelasnya.
Berry menyebutkan bahwa penyelarasan program pengembangan UMKM konvensional dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif di NTB. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah di NTB baik dari sisi pariwisata, pengembangan ekonomi berbasis masjid, pengembangan ekonomi berbasis pesantren hingga pengembangan dana sosial syariah.
“Salah satu ikhtiar kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (dpi)
