Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB bersama kabupaten/kota menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Pada rapat tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengeluhkan masih adanya masyarakat miskin yang belum terakomodir dalam program bantuan yang selama ini dibuat pemerintah.
Rohmi mengatakan masyarakat miskin yang belum terakomodir bantuan masih banyak ditemukan di lapangan. Mulai dari bantuan pangan hingga program BPJS Kesehatan. Dengan kondisi tersebut, semua kepala desa diminta lebih memperhatikan data-data masyarakat miskin di wilayah masing-masing.
“Validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ini. Kita minta semua kepala desa untuk validasi data DTKS supaya yang betul-betul berhak itulah yang masuk data DTKS,” katanya, Selasa (6/6) siang.
Ia meminta agar ke depannya tidak ada lagi masyarakat miskin di NTB yang belum terakomodir bantuan, baik yang disalurkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik dalam bentuk kebutuhan pokok hingga jaminan kesehatan. “Tidak ada lagi orang miskin yang tidak dapat bantuan ya, BPJS, BPNT dan semua bantuan-bantuan itu,” katanya.
Menurutnya, kemiskinan di NTB ditentukan oleh dua hal. Antara lain pola pikir dan data masyarakat miskin. Selain itu Wagub mengeluhkan masih adanya masyarakat tergolong mampu justru mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan masyarakat yang sudah masuk kategori miskin tidak terakomodir.
“Baru saja tadi Bapak Kepala BPS menyampaikan desil 8,9, 10 masih mendapatkan bantuan. Berarti orang-orang seperti kita ini (pejabat pemerintah dan setera, Red) masih mendapatkan bantuan. Kemudian desil 1, 2, dan 3 masih ada yang tidak dapat bantuan. Apa kita tidak zalim?” tanyanya.
Belum meratanya pemberian bantuan ke semua masyarakat miskin di NTB menjadi pekerjaan rumah agar penurunan angka kemiskinan bisa segera terwujud. “Pengaruh dari keakuratan data 8 persen pada angka kemiskinan. Ini masih saja belum bisa selesaikan dengan akurat,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika semua bantuan yang disalurkan tepat sasaran maka kemiskinan di NTB sudah bisa tertangani dengan baik. Ia mencontohkan, program bantuan BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN sebanyak 3,2 juta jiwa di NTB. Namun dari jumlah ini, masih ada masyarakat NTB yang belum terakomodir. “Ini dari APBN. PBI dari APBN itu 3,2 jiwa. Masih ada masyarakat miskin yang tidak ada BPJS. Itu kan bukan miskin 3,2 jiwa,” ungkap Wagub.
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah kemiskinan ekstrem di NTB sebanyak 176.029 jiwa. Dari jumlah ini dirincikan Kota Mataram sebesar 1,48 persen atau 7.772 jiwa, Lombok Barat 1,83 persen atau 13,507 jiwa dan Lombok Utara 11,97 persen atau 27,608 jiwa.
Selanjutnya di Lombok Tengah 3,0 persen atau 29,787 jiwa, Lombok Timur 4,06 persen atau 50.908 jiwa, Sumbawa 3,2 persen atau 15.369 persen, dan Sumbawa Barat 4,61 persen atau 7,535 persen. Kemudian di Dompu 1,54 persen atau 4.138 persen, Kota Bima 1,32 persen dan Bima 3,3 persen atau 16.946 persen. (azm)
