Mataram (Inside Lombok) – Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya memahami penyebab deflasi, mengingat akan ada dampak disebabkan jika terus terjadi di seluruh Indonesia, termasuk NTB. Bahkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa muncul jika kondisinya tidak terkendali.
Menanggapi isu itu, Akademisi Universitas Mataram (Unram), Iwan Harsono menyebut dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat. Yakni dengan melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Pasalnya pendapatan rumah tangga ada penurunan, dikhawatirkan bahwa penurunan harga secara terus-menerus ini mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat dan berpotensi memicu permasalahan ekonomi yang lebih luas.
“Salah satu dampak paling signifikan dari deflasi adalah meningkatnya risiko pengangguran. Ketika daya beli masyarakat menurun, perusahaan-perusahaan cenderung mengurangi produksi dan ditakutkan akan melakukan PHK untuk menekan biaya,” ujarnya, Senin (7/10).
Deflasi yang terjadi ini sebenarnya adalah cerminan dari penurunan konsumsi rumah tangga. Apalagi operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan harga tidak efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Pasalnya, masyarakat tetap enggan berbelanja, sehingga upaya ini justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi. “Karena ekspektasi orang dengan harga menurun itu, dia tidak akan belanja juga, karena diperkirakan akan turun lagi harga,” terangnya.
Dikatakan adanya kemiripan antara situasi ekonomi saat ini dengan Depresi Besar tahun 1929. “Ketika masyarakat tidak mau belanja, maka kita sedang menuju ke arah depresi ekonomi. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Saat ini langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tidak tetap atau pengangguran. Bagaimana semua kebijakan pemerintah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara langsung. “Bisa saja dengan memberikan bantuan langsung tunai dan program-program penciptaan lapangan kerja adalah langkah-langkah yang perlu segera diambil,” jelasnya.
Pengendalian inflasi dan deflasi membutuhkan pendekatan yang seimbang dan menyeluruh. Pemerintah harus responsif terhadap perubahan ekonomi, baik nasional maupun daerah agar ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah berbagai tantangan. Dalam menghadapi tantangan deflasi, semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, untuk bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi. Keberhasilan menjaga stabilitas ini akan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia atau NTB ke depan. (dpi)
