Mataram (Inside Lombok) – Dalam pemberian imunisasi polio di Kota Mataram, petugas masih menemukan adanya orang tua yang menolak anaknya diimunisasi. Antara lain karena takut anaknya lumpuh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan menegaskan isu anak bisa lumpuh karena imunisasi polio itu adalah hoaks dan tidak berdasar.
“Banyaknya ajakan dan lain-lain persepsi masyarakat. Misalnya setelah diimunisasi bisa lumpuh,” ujarnya, Kamis (22/8) pagi. Informasi tersebut kata Emirald menyesatkan masyarakat, karena tidak mungkin pemberian imunisasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menyehatkan anak-anak.
“Hindarilah hoaks seperti itu. Kalau itu berbahaya tidak mungkin kita yang memiliki tanggung jawab di bidang kesehatan itu akan melakukan kepada masyarakat,” katanya. Emirald mengharapkan kepada masyarakat untuk percaya. Bahwa pemberian imunisasi tersebut dilakukan oleh petugas-petugas yang profesional. “Mereka sudah tahu itu, dan kami mengajak masyarakat untuk sama-sama jangan ada pihak yang mengatakan sana sini,” tegasnya.
Jika tidak mendapatkan imunisasi katanya akan kembali kepada masyarakat. Karena untuk kasus polio di Indonesia sudah ada yang terjadi dan belum ditemukan obatnya. Sehingga salah satu pencegahan langsungnya yaitu dengan pemberian imunisasi polio tersebut. “Ada juga. Bahkan dari tahap satu. Ini kan memang kasus lama sejak Covid-19. Sepertinya itu -itu saja orangnya. Jadi persepsinya imunisasi itu berbahaya,” katanya.
Dinas Kesehatan Kota Mataram sendiri masih menggencarkan pemberian imunisasi polio bagi anak-anak. Karena hingga saat ini, capaian imunisasi yaitu sudah mencapai 83 persen dan ditargetkan sebesar 100 persen.
Emirald mengatakan pemberian imunisasi tahap kedua ini nantinya akan berlangsung hingga 24 Agustus mendatang. Setelah ini nantinya petugas akan memberikan imunisasi ke rumah-rumah. “Ini kita pakai data real. Kalau data proyeksi itu sebesar 62 ribu dari pemerintah pusat. Kalau data real itu sekitar 45 ribu orang anak,” ujarnya.
Ia mengatakan, dengan adanya data riil tersebut Dinas Kesehatan Kota Mataram bisa membuat rencana dalam pemberian imunisasi tersebut. Meski demikian, data proyeksi akan tetap digunakan sebagai acuan. “Data proyeksi juga akan dipakai. Tapi ini akan menjadi masukan kami ke pemerintah pusat bahwa data ini riil sekian,” katanya. (azm)
