Lombok Tengah (Inside Lombok)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah terus mendalami kasus dugaan kredit fiktif di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lombok Tengah yang telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp2 miliar.
Hingga saat ini, sudah ada 30 orang saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk di antaranya adalah oknum polisi yang diduga terlibat di dalam kasus kredit fiktif tersebut.
“Jadi peminjamnya kan anggota-anggota kepolisian. Jadi yang mengelola itu orang kepolisian itu juga,”kata Kepala Kejari Lombok Tengah, Otto Sompotan, Senin (11/1/2021) di Praya.
Dikatakan, oknum polisi yang diduga terlibat tersebut dari Polda NTB. Namun, pihaknya tidak bisa menyebut yang bersangkutan sebagai calon tersangka. Karena masih menunggu saksi ahli dan dan hasil audit kerugian negara dari Inspektorat Provinsi NTB.
“Saya belum berani mengatakan itu calon tersangka. Yang pasti ketika nanti ahli menyatakan ini layak dinaikkan ke penyidikan dan ada tindak pidana korupsi atau ada kerugian negara baru kita tetapkan tersangka,”imbuhnya.
Dikatakan, penetapan tersangka ini tidak bisa dilakukan dengan buru-buru. Karena harus menunggu keterangan ahli yang menerangkan tentang kasus ini.
“Jadi memang tidak bisa tergesa-gesa. Harus sabar. Karena kalau belum keluar keterangan dari mereka kita tidak bisa tetapkan tersangka”katanya.
Pihaknya juga dengan tegas mengaku tetap profesional dalam menyelesaikan kasus tersebut, meskipun dalam kasus ini diduga kuat melibatkan oknum aparat.
“Jadi saksi cukup banyak yang telah diperiksa. Dalam kasus ini indikasi kerugian negara itu di atas Rp 2 miliar lebih kalau sama bunga,”katanya.
Modus dalam kasus ini, ada oknum yang sengaja memberikan proses pencairan kredit kepada nasabah. Keredit itu macet dan tidak bisa dikembalikan oleh nasabah tersebut. Bahkan ada yang namanya tiba-tiba ada meski tidak meminjam.
