Lombok Barat (Inside Lombok) – Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lombok Barat (Lobar) diusulkan sebesar Rp63 miliar. Besaran anggaran inipun diketahui dari hasil ekspos yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu oleh pihak KPU dan Bawaslu, dan untuk anggaran keamanan beberapa waktu lalu.
Kepala BPKAD Lobar, Fauzan Husniadi menjelaskan sesuai dari hasil ekspos yang sudah dilakukan pihak KPU mengusulkan anggaran mencapai Rp34 miliar, kemudian dari Bawaslu Rp16 miliar, dan untuk anggaran keamanan sekitar Rp13 miliar. “Ini masih usulan, nanti akan kita bahas kembali untuk kepastian angkanya,” terangnya.
Menurutnya, jika dibandingkan dari usulan awal, anggaran untuk penyelenggaraan pilkada itu bahkan diperkirakan mencapai Rp90 miliar lebih. Namun setelah dilakukan penyesuaian dan perhitungan ulang ditemukan angka terbaru yaitu sekitar Rp63 miliar,
“Nanti juga kita akan mengacu dari dana pilkada tahun 2018 lalu,” imbuhnya. Dijelaskan Fauzan, sebagai perbandingan pada pilkada tahun 2018 lalu pihaknya menganggarkan sebesar Rp20 miliar lebih.
Diakui, kebutuhan anggaran itu tidak hanya untuk pilkada saja. Namun juga ada pemilihan gubernur, maupun presiden yang lebih dahulu digelar. “Komponen-komponen itu yang harus pertimbangkan dan proposal sudah masuk, dan coba saya lihat mana yang masih bisa efisiensi dan sebagainya,” paparnya.
Fauzan pun tak memungkiri besaran usulan dari penyelenggara pemilu itu cukup berat jika melihat kondisi APBD Lobar saat ini. Belum lagi dengan kewajiban pembayaran hutang 2022 dan hutang pinjaman daerah yang harus dibayarkan. Namun tetap saja, penganggaran untuk Pemilu itu tetap harus dilakukan. “Sehingga nanti kita efisiensi atau bagaimana ya nanti kita akan siapkan dana itu,” lanjutnya kemudian.
Namun dengan adanya sistem sharing dinilai akan cukup membantu daerah. Berdasarkan hasil rapat yang sudah dilakukan antara Pemkab Lobar dan Pemprov NTB ditetapkan angka sharing anggaran. Di mana anggaran untuk Pemprov NTB ditetapkan 40 persen dan Lobar sebesar 60 persen dari total anggaran kebutuhan pilkada.
Saat disinggung terkait dengan estimasi kemampuan daerah untuk anggaran pilkada jika melihat kondisi APBD, Fauzan mengaku kemungkinan pemda hanya bisa menyanggupi sekitar Rp25 miliar. Kendati, pihaknya akan tetap memperhitungkan besaran kebutuhan dari pelaksanaan pilkada itu, baik dari sisi kebutuhan TPS maupun jumlah pemilih nantinya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengatakan dalam ekspos anggaran pilkada kemarin pihaknya sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp16 miliar. Dana ini nantinya akan sharing dengan Pemprov NTB. Namun dari angka itu, pihaknya mengaku belum mengetahui berapa nantinya yang akan disepakati. “Kami usulkan Rp16 miliar itu sudah cost sharing dengan Provinsi,” singkatnya. (yud)
