Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan legislatif soroti banyaknya proyek pembangunan di Lombok Barat (Lobar) yang dibiarkan terbengkalai. Terlebih banyak aset berupa bangunan yang justru tidak dimanfaatkan setelah dibangun oleh Pemda Lobar.
Ketua Komisi l DPRD Lobar, Jumahir menilai banyaknya aset yang terbengkalai itu menunjukkan pembangunan yang mubazir di Lobar. Terlebih dalam kondisi fiskal yang saat ini tengah seret, pihaknya menyayangkan masih ada proyek yang dibangun lalu tidak dimanfaatkan.
“Itu namanya menghamburkan uang daerah yang tidak tepat sasaran. Ini akan memunculkan asumsi bahwa proyek tersebut tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan hanya mengejar ‘fee’ proyek saja,” ketus Jumahir beberapa hari yang lalu.
Melihat problem ini, pihaknya akan memanggil OPD terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat. Agenda utamanya untuk menanyakan alasan mengapa bangunan-bangunan tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Ironisnya, lanjut Jumahir, masih banyak hal yang perlu diprioritaskan dan membutuhkan anggaran untuk pembangunannya. Terlebih saat ini diakui menjadi masa sulit untuk mencari sumber pendanaan. “Kita akan panggil OPD-OPD ini yang menjadi leading sektor terhadap proyek-proyek mangkrak ini,” tegasnya.
Pemda Lobar pun diharapkan bisa lebih selektif lagi dalam menentukan prioritas anggaran yang akan direalisasikan. Di mana banyak pembangunan dan aset yang mangkrak saat ini menjadi catatan pihaknya, agar proyek pembangunan di Lobar ke depan dapat menyertakan pakta integritas dalam pengajuannya.
“Karena ini menjadi rapor merah, tentu harus ada konsekuensi untuk menandatangani pakta integritas,” imbuh Jumahir. Pihaknya mengingatkan, dua hal yang harus segera direalisasikan Pemda Lobar. Pertama, terkait dengan sarana dan prasarana yang telah dibangun tersebut, harus segera dimanfaatkan dan dimaksimalkan sesuai tujuan. Kedua, bagaimana mencari sumber anggaran untuk pembiayaan perawatan bangunan-bangunan tersebut.
“Pemerintah harus mengupayakan asas manfaatnya. Karena dengan itu, bisa mendorong keberlangsungan ekonomi masyarakat. Selain itu, kontribusinya bisa memberikan serapan tenaga kerja lokal di seputaran titik pembangunan itu sendiri,” tandas dewan Dapil Narmada-Lingsar ini. (yud)
