Lombok Barat (Inside Lombok) – Belum adanya pembangunan dan penataan yang signifikan untuk menghidupkan Gerung sebagai ibu kota Lombok Barat (Lobar) menjadi atensi kalangan dewan di DPRD setempat. Pemda Lobar dengan Bupati – Wakil Bupati yang baru dilantik, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Nurul Adha pun ditantang untuk bisa melakukan pembenahan.
“Bisa dikatakan, berhasilnya kepemimpinan Kepala Daerah akan dilihat dari pembangunan di ibu kota kabupaten ini,” ujar anggota DPRD Lobar, Jumahir saat dimintai tanggapan. Dia menilai, sebagai ibu kota Kabupaten Lobar, Gerung sampai sejauh ini belum mendapat sentuhan pembangunan yang signifikan.
Menurutnya, Gerung membutuhkan perubahan, agar bisa terlihat sebagai ibu kota kabupaten seperti daerah lainnya. “Bupati yang sekarang diharapkan bisa merubah. Karena sekian tahun tidak ada perubahan secara signifikan,” tegasnya.
Melihat adanya pemangkasan di berbagai lini akibat efisiensi anggaran saat ini serta perlunya sinkronisasi kebijakan anggaran daerah dengan Pemprov NTB, maupun pemerintah pusat, maka hal pertama yang harus dilakukan menurutnya adalah dengan mencari sumber-sumber pembenahan kota di level pusat. “Tumbuhnya sebuah kota tidak terlepas dari layanan. Baik itu fasilitas hotel, maupun pusat perbelanjaan sebagai salah satu sub sistem untuk meningkatkan keramaian,” jelas politisi Golkar ini.
Dia juga mengingatkan pentingnya peran pemda dalam melakukan lobi. Terlebih pusat perbelanjaan ini merupakan peluang untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. “Jadi menurut kami perlu melibatkan pihak swasta dan memberi kemudahan dalam sisi perizinan. Jangan diawal ditekan, sehingga pihak swasta tidak ada gairah di bidang investasi,” pesannya mengingatkan.
Jumahir pun menyarankan jika melobi ke pengusaha-pengusaha lokal dirasa sangat sulit, maka perlu melobi investor di luar daerah. Karena jaminan keamanan dan kemudahan investasi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga niat berinvestasi akan semakin tinggi.
“Kalau kita lihat postur APBD kita, belum kita melihat berapa persen DAU yang akan dipangkas. Sepertinya belum memungkinkan untuk membuat atau membangun fisik yang besar. Jadi perlu dana-dana dari pusat yang bisa dijemput,” pungkasnya.
Hal itu juga menurutnya bisa dengan memanfaatkan peran DPR RI dapil Pulau Lombok untuk memfasilitasi di kementerian. “Sehingga ada perannya sebagai wakil kita untuk melakukan pembenahan kota gerung,” tutup politisi asal Narmada ini. (yud)
