Lombok Barat (Inside Lombok) – Bawaslu Lobar hadirkan para kepala desa (kades) untuk mengikuti sosialisasi dan diminta berikrar mendukung netralitas dalam tahapan pilkada. Ikrar ini dinilai penting, karena jabatan kades merupakan salah satu profesi yang diatur untuk tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Meski begitu, beberapa kades yang hadir dalam sosialisasi itu justru menolak ikut berikrar.
Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengakui beberapa kades di Lobar secara terang-terangan sudah menampakkan diri ikut terlibat dalam deklarasi para bakal calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Karena itu pihaknya sudah memberikan imbauan kepada mereka dalam bentuk surat.
Sebagai tindak lanjut, sosialisasi dan ikrar netralitas ini pun digelar untuk menjelaskan kepada mereka terkait aturan dan regulasi yang ada di pilkada serentak 2024 ini. “Ini sebagai alarm untuk seluruh kepala desa, TNI, Polri, untuk menghindari cawe-cawe lah,” tegas Rizal, Jumat (30/08/2024).
Saat acara berlangsung, sempat terjadi perdebatan dan beberapa kades menolak untuk ikut berikrar terkait netralitas. Rizal pun menjelaskan ikrar yang dilakukan para kades ini memang tanpa paksaan dan tidak juga menjadi kewajiban, karena hal tersebut tidak ada dalam regulasi. Namun, hal ini merupakan amanat dari Bawaslu RI dan Mendagri yang menekankan adanya deklarasi dari para kades untuk mendukung pilkada serentak yang akan berlangsung.
“Supaya pilkada ini berjalan dengan aman, lancar, tentu juga itu melibatkan mereka semua (kades, Red). Dalam pasal pidana, di undang-undang pilkada pun (kades termasuk) jabatan-jabatan yang tidak boleh secara terang-terangan maupun sembunyi untuk melakukan politik praktis,” pesan Rizal.
Dikonfirmasi dari lokasi yang sama, Kades Penimbung Kecamatan Gunungsari, Abdul Haris justru mengapresiasi sosialisasi pengawasan pilkada serentak secara tatap muka yang digelar Bawaslu bersama para kades ini. “Sebagai silaturahmi juga. Ini baru pertama diadakan oleh Bawaslu Lobar,” ungkapnya usai berikrar.
Dirinya berharap, agar kedepannya Bawaslu dan para kades bisa tetap bersinergi dalam mengawal tahapan pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang. Meskipun ikrar yang dilakukan diakui tidak bisa menjamin kepastian netralitas para kades, dirinya meyakini para kades tersebut juga sudah memahami posisi masing-masing.
“Sudah mengerti, memahami dan memposisikan diri sebagai pejabat di desa masing-masing. Insyaallah mereka bisa menjaga netralitas itu,” harapnya. Haris pun menilai, perdebatan yang sempat terjadi, hingga beberapa kades menolak untuk berikrar. Itu menjadi hak pribadi masing-masing yang tidak bisa diintervensi. “Tidak menggambarkan secara keseluruhan. Itu kan hak-hak mereka,” pungkasnya. (yud)
