Lombok Barat (Inside Lombok) – Dengan adanya Destination Management Organization (DMO) kawasan khusus Senggigi, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid berharap ke depan bisa ada akselerasi percepatan pembangunan, hingga penyelesaian jika misalnya ada persoalan di kawasan wisata unggulan Lobar itu.
Bahkan, sebanyak 22 orang dewan pengawas dan pengelola Destination Management Organization (DMO) Kawasan Khusus Senggigi 2023, telah dikukuhkannya hari ini, Rabu (29/03).
“Dewan Pengawas dan direksi DMO ini kita bentuk dengan tujuan untuk membantu kita mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan tentunya memberikan masukan terkait dengan bagaimana mengelola Senggigi,” papar Fauzan, usai pengukuhan disela-sela Rapim, Rabu (29/03/2023).
Lebih jauh dia menjelaskan, keberadaan DMO dapat dianalogikan seperti KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) kecil. Jika di KEK menggunakan peraturan presiden dan bersifat nasional, maka DMO ini lebih bersifat lokal. Dan pembentukannya sangat mempertimbangkan hal-hal yang bersifat lokal kedaerahan yang disesuaikan dengan kawasan wisata tertentu.
“Hal itu berdasarkan pengalaman studi banding di Bali, dimana di Nusa Dua menggunakan KEK, sedangkan di Sanur menggunakan pola DMO,” imbuh dia.
Susunan anggota DMO kawasan khusus Senggigi ini pun terdiri dari para general manager dan pemilik hotel, cafe, restoran, maupun pelaku usaha perjalanan pariwisata di Senggigi. Hingga akademisi yang sudah sangat berpengalaman dan dikatakan sudah sangat mengerti kondisi kepariwisataan di Senggigi.
DMO ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan pariwisata, hingga percepatan penyelesaian berbagai masalah yang timbul di kawasan Senggigi.
“Tentu kita semua juga harus mendukung mereka sehingga apa yang menjadi keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang kita berikan itu bisa berjalan dan lebih efektif,” pesan Bupati Lobar ini.
Dari lokasi yang sama, Direktur Utama DMO Senggigi 2023, Awanadhi Aswinabawa mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba mensinkronisasikan semua pihak untuk berjalan bersama, agar bisa satu nada dalam mengembangkan kawasan Senggigi.
“Yang terpenting adalah kita mencoba untuk bersinergi dengan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Untuk menciptakan apa yang kita sebut sebagai tatanan tata kelola pariwisata yang seimbang (Managing Tourism Equilibrium) yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan,” pungkas Awan.
Di mana sebelumnya, Kadispar Lobar, H. M. Fajar Taufik mengakui bahwa DMO disebut telah menerima hibah sebesar Rp100 juta dari Pemda Lobar. Yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi wisata Senggigi.
Lantaran sejak dilantik pada September tahun lalu, organisasi yang terdiri dari pengusaha dan pelaku usaha pariwisata di kawasan Senggigi itu bergerak tanpa anggaran.
“DMO belum pernah diberikan bantuan (anggaran) dari pemerintah karena baru satu tahun berdiri. Yang saya tahu mereka sumber anggaranya urunan dari semua pelaku usaha di Senggigi, setiap bulan mengumpulkan uang untuk pengembangan Senggigi,” terang Kadispar Lobar ini, saat dikonfirmasi Senin (27/02/2023) lalu.
Ia mengakui, bahwa hibah sebesar Rp100 juta untuk DMO tersebut sudah masuk dalam DPA Dispar Lobar. Pihaknya tinggal menunggu proposal dari DMO untuk penggunaan anggaran itu. Namun diakuinya anggaran itu akan dipergunakan untuk operasional. Karena untuk Direktur Utama, maupun empat direktur divisi itu tak digaji.
“Cuma belum bisa dicairkan karena SK Bupati untuk kepengurusan DMO periode 2023 masih di meja pak Asisten,” tutupnya kala itu. (yud)
