Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah memperjuangkan kelengkapan izin operasional Pelabuhan Senggigi di tingkat kementerian. Upaya ini dilakukan untuk mendukung strategi menjadikan sektor transportasi laut sebagai penopang baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat pada 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, Hendrayadi, mengatakan target retribusi daerah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3,4 miliar. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp3 miliar, seiring optimisme Pemkab Lombok Barat setelah realisasi PAD tahun lalu tercapai lebih dari 100 persen.
“Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan jasa dermaga, khususnya di kawasan wisata Senggigi,” ujar Hendra, belum lama ini.
Ia menjelaskan, peningkatan PAD dari sektor kelautan sangat bergantung pada kelengkapan izin operasional pelabuhan yang saat ini masih dalam proses di tingkat pusat. Selama ini, operasional Pelabuhan Senggigi masih terkendala aspek administratif terkait otoritas lalu lintas laut.
Menurut Hendra, Kantor Urusan Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) sebagai otoritas terkait telah memberikan sinyal positif melalui diskusi yang berlangsung di Pelabuhan Bangsal beberapa waktu lalu. Jika izin operasional dari kementerian rampung, jumlah armada kapal yang bersandar di Senggigi dipastikan akan bertambah.
“Apabila itu terjadi, maka besar kemungkinan PAD kita dari laut itu akan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Pada 2025, kontribusi sektor laut di Senggigi hanya berasal dari dua kapal milik satu perusahaan dengan nilai sekitar Rp690 juta. Dengan izin operasional baru yang sedang diurus, Dishub memprediksi akan ada sepuluh kapal dari empat perusahaan berbeda yang beroperasi di Senggigi.
“Harapan saya mungkin dia akan bisa melampaui target ini dalam kurun waktu tidak sampai setahun. Kalau izin operasional pelabuhan yang kami kelola di Senggigi itu bisa keluar dalam kurun waktu enam bulan ke depan,” harap Hendra.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap peningkatan aktivitas pelabuhan tersebut berdampak pada naiknya PAD sekaligus mendukung kenyamanan wisatawan dan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas publik di wilayah Lombok Barat.
