Lombok Barat (Inside Lombok) – Jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Lobar pada April mendatang, sebanyak sembilan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lobar berpotensi tidak mencapai target.
Kepala Bappeda Lobar, Ahmad Saikhu yang dikonfirmasi belum lama ini menjelaskan sembilan indikator yang belum mencapai target itu terdiri dari nilai AKIP Daerah, persentase Rumah Layak Huni (RTLH), persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Nilai PDRB perkapita (ADHK), Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Meski dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, angka dua indikator pada pendidikan itu mengalami peningkatan di 2023. Namun tetap saja belum bisa mencapai target. Sama halnya dengan indikator investasi PMA dan PMDN. Namun Saihku masih berharap dari sembilan indikator itu ada yang bisa tercapai pada 2024 ini.
“Karena PDRB belum rilis dari BPS, dan kita harapkan Maret ini rilis. Termasuk juga sama Indeks Pembangunan Gender,” harapnya. Saikhu mengatakan, untuk Indeks Pembangunan Gender di Lobar terbilang bagus. Terlebih jika melihat kepemimpinan pemerintahan saat ini, Pemda Lobar dipimpin Bupati perempuan pertama.
Kemudian di kursi legislatif ada ketua DPRD Lobar yang juga perempuan, belum lagi beberapa pimpinan kepala OPD yang juga ada yang dipimpin perempuan. Kemudian disisi penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Lobar sudah masuk kategori Nindiya. Namun tetap belum bisa mencapai target yang dinilai Saikhu terlalu tinggi. “Padahal kita sudah mendapat penghargaan,” bebernya.
Selain itu angka kemiskinan Lobar juga masih terbilang tinggi. Terutama di angka pengangguran terbuka dan taraf pendapatan yang belum mengalami penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. “Target kita 3 persen, capaian tahun 2023 3,12 persen. Tapi di tahun sebelumnya (2022, Red) 4,16 persen. Padahal target kita 3 persen tapi kita belum tercapai target,” bebernya.
Meski demikian, untuk pelaksanaan di 2024 di sisa masa jabatan Bupati ini, pihaknya berusaha untuk bisa mencapai target tersebut. Seluruh evaluasi atas belum tercapainya target itu telah dilakukan untuk melanjutkan isu strategis dalam penanganannya. “Itu yang nanti dituangkan dalam RKPD, terus turun program untuk mendukungnya,” pungkas Saikhu. (yud)
